Jakarta–Bank Indonesia (BI) dan Kementerian ESDM memiliki argumen berbeda terkait dengan biaya (fee) perbankan soal penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Di mana BI dan Kementerian ESDM menyepakati perluasan kerja sama dalam menyalurkan bantuan subsidi elpiji tiga kilogram secara elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, rencana bantuan subsidi elpiji tiga kilogram secara elektronik ini ditargetkan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Dirinya meminta, Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang selama ini menyalurkan bantuan melalui KKS, agar tidak mengenakan biaya pada penyaluran bansos yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah.
“Nanti kalau misalnya (subsidi) elpiji masuk ke kartu, tolong teman-teman perbankan tidak ada charge (biaya),” ujar Jonan, di Kantor BI, Jakarta, Kamis 13 April 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More