Jakarta–Bank Indonesia (BI) dan Kementerian ESDM memiliki argumen berbeda terkait dengan biaya (fee) perbankan soal penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Di mana BI dan Kementerian ESDM menyepakati perluasan kerja sama dalam menyalurkan bantuan subsidi elpiji tiga kilogram secara elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, rencana bantuan subsidi elpiji tiga kilogram secara elektronik ini ditargetkan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Dirinya meminta, Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang selama ini menyalurkan bantuan melalui KKS, agar tidak mengenakan biaya pada penyaluran bansos yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah.
“Nanti kalau misalnya (subsidi) elpiji masuk ke kartu, tolong teman-teman perbankan tidak ada charge (biaya),” ujar Jonan, di Kantor BI, Jakarta, Kamis 13 April 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More