Jakarta–Bank Indonesia (BI) dan Kementerian ESDM memiliki argumen berbeda terkait dengan biaya (fee) perbankan soal penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Di mana BI dan Kementerian ESDM menyepakati perluasan kerja sama dalam menyalurkan bantuan subsidi elpiji tiga kilogram secara elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, rencana bantuan subsidi elpiji tiga kilogram secara elektronik ini ditargetkan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Dirinya meminta, Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang selama ini menyalurkan bantuan melalui KKS, agar tidak mengenakan biaya pada penyaluran bansos yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah.
“Nanti kalau misalnya (subsidi) elpiji masuk ke kartu, tolong teman-teman perbankan tidak ada charge (biaya),” ujar Jonan, di Kantor BI, Jakarta, Kamis 13 April 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More
Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More
Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More
Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More
Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More