BI Catat Utang Luar Negeri Melambat Jadi USD431,9 Miliar pada Agustus 2025

Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri/Istimewa

Poin Penting

Utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat menjadi USD431,9 miliar pada Agustus 2025, hanya naik 2 persen (yoy) dari 4,2 persen pada Juli.

ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang (99,9 persen) dengan pertumbuhan melambat menjadi 6,7 persen yoy, sedangkan ULN swasta masih terkontraksi 1,1 persen.

Rasio ULN terhadap PDB tetap stabil di 30 persen, menandakan struktur utang Indonesia masih sehat dan dikelola secara hati-hati oleh BI dan pemerintah.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD431,9 miliar atau setara Rp7.161 triliun (asumsi kurs Rp16.580/USD), atau secara tahunan tumbuh 2,0 persan (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2 persen yoy pada Juli 2025.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perlambatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta.

Kemudian, ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD213,9 miliar, tumbuh 6,7 persen yoy, atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen yoy pada Juli 2025.

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” kata Denny dalam keterangannya, Rabu, 15 Oktober 2025.

Baca juga: Menkeu Purbaya Janji Kurangi Utang: Tidak Boleh Ada Kebocoran!

Denny menjelaskan, ULN sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan ekonomi nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk:

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 23,4 persen dari total ULN pemerintah,

Jasa pendidikan: 17,2 persen

Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 15,7 persen

Konstruksi: 12,3 persen

Transportasi dan pergudangan: 9,0 persen

Jasa Keuangan dan Asuransi 8,0 persen

“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” imbuhnya.

ULN Swasta Masih Terkontraksi

Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta tercatat USD194,2 miliar, mengalami kontraksi 1,1 persen yoy pada Agustus 2025, lebih dalam dibandingkan 0,2 persen yoy pada Juli.

Menurut Denny, kontraksi ini bersumber dari ULN nonlembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,6 persen yoy dan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh melambat menjadi 0,8 persen yoy.

“Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2 persen terhadap total ULN swasta,” tandasnya.

Baca juga: Posisi ULN Perbankan Juli 2025 USD33,65 Miliar, Swasta Nasional Paling Dominan

Struktur ULN Tetap Sehat

Denny menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditopang oleh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,0 persen pada Agustus 2025, relatif stabil dengan Juli 2025 yaitu 29,9 persen, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,9 persen dari total ULN.

Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Denny. (*)

Editor: Yulian Saputra