Moneter dan Fiskal

BI Catat Utang Luar Negeri Melambat Jadi USD431,9 Miliar pada Agustus 2025

Poin Penting

  • Utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat menjadi USD431,9 miliar pada Agustus 2025, hanya naik 2 persen (yoy) dari 4,2 persen pada Juli.
  • ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang (99,9 persen) dengan pertumbuhan melambat menjadi 6,7 persen yoy, sedangkan ULN swasta masih terkontraksi 1,1 persen.
  • Rasio ULN terhadap PDB tetap stabil di 30 persen, menandakan struktur utang Indonesia masih sehat dan dikelola secara hati-hati oleh BI dan pemerintah.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD431,9 miliar atau setara Rp7.161 triliun (asumsi kurs Rp16.580/USD), atau secara tahunan tumbuh 2,0 persan (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2 persen yoy pada Juli 2025.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perlambatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta. 

Kemudian, ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD213,9 miliar, tumbuh 6,7 persen yoy, atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen yoy pada Juli 2025.

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” kata Denny dalam keterangannya, Rabu, 15 Oktober 2025.

Baca juga: Menkeu Purbaya Janji Kurangi Utang: Tidak Boleh Ada Kebocoran!

Denny menjelaskan, ULN sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan ekonomi nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk:

  • Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 23,4 persen dari total ULN pemerintah,
  • Jasa pendidikan: 17,2 persen
  • Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 15,7 persen
  • Konstruksi: 12,3 persen
  • Transportasi dan pergudangan: 9,0 persen
  • Jasa Keuangan dan Asuransi 8,0 persen

“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” imbuhnya.

ULN Swasta Masih Terkontraksi

Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta tercatat USD194,2 miliar, mengalami kontraksi 1,1 persen yoy pada Agustus 2025, lebih dalam dibandingkan 0,2 persen yoy pada Juli. 

Menurut Denny, kontraksi ini bersumber dari ULN nonlembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,6 persen yoy dan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh melambat menjadi 0,8 persen yoy.

“Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2 persen terhadap total ULN swasta,” tandasnya.

Baca juga: Posisi ULN Perbankan Juli 2025 USD33,65 Miliar, Swasta Nasional Paling Dominan

Page: 1 2

Irawati

Recent Posts

Libur Nataru Aman di Jalan, Simak Tips Berkendara Jauh dengan Kendaraan Pribadi

Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More

1 day ago

Muamalat DIN Dukung Momen Liburan Akhir Tahun 2025

Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More

1 day ago

Kawasan Komersial Ini Disebut Bakal Dongkrak Peluang Bisnis dan Investasi di Tangerang

Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More

2 days ago

Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini

Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More

2 days ago

Antisipasi Lonjakan EV Periode Nataru, Dirut PLN Tinjau Langsung Kesiagaan SPKLU

Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More

2 days ago

Tindak Lanjuti Pernyataan Prabowo, Komisi VII Desak Aturan Penghapusan KUR

Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More

2 days ago