Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan kebijakan makroprudensial tahun depan akan tetap longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
Dia menjelaskan peningkatan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit ke sektor prioritas.
“Seluruh insentif likuiditas Rp159 triliun dengan tambahan sekitar Rp20 triliun dapat dimanfaatkan oleh perbankan,” ujar Perry dalam PTBI 2023, dikutip Kamis, 30 November 2023.
Baca juga: Bos BI: Likuiditas Perekonomian dan Perbankan Terjaga, Ini Buktinya
Adapun, kata Perry, instrumen makroprudensial lainnya tetap longgar hingga Desember 2024. Selain itu, penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) mulai Desember 2023 akan menambah fleksibilitas likuiditas sebesar Rp81 triliun.
“Untuk itu kami mohon para perbankan untuk menggunakan ini untuk menyalurkan kredit dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan,” ungkap Perry.
Di samping itu, kebijakan moneter pada 2024 juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas. Dengan memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 1,5-3,5 persen pada 2024 dan 2025.
“Kemudian, suku bunga BI Rate akan kami pertahankan dan respons lebih lanjut sesuai dinamika ekonomi global dan domestik,” imbuhnya.
Baca juga: DPK Valas Terus Melemah, Instrumen Moneter BI Diharap Dongkrak Likuiditas Valas
Selanjutnya, sinergi GNPIP (gerakan nasional pengendalian inflasi pangan) akan terus diperkuat melalui 46 kantor perwakilan BI.
Stabilisasi nilai tukar rupiah juga tetap didorong untuk memitigasi gejolak global dan pengendalian inflasi harga impor, melalui intervensi spot maupun forward sesuai kebutuhan. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Produksi minyak Pertamina berhasil mencapai target APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari.… Read More
Poin Penting Pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan naik hingga 5,5%, menjadi momentum kebangkitan sektor properti. Dengan… Read More
Poin Penting Fondasi data kuat krusial agar AI berdampak dan patuh regulasi. Standarisasi platform dan… Read More
Poin Penting Diskon iuran 50 persen JKK–JKM diberikan pemerintah bagi pekerja BPU sektor transportasi (ojol,… Read More
Poin Penting KADIN membuka 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar SPPG sebagai dukungan… Read More
Poin Penting Pemerintah masih menggunakan BBM B40 pada 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo, sambil melanjutkan… Read More