Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa pemain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini telah mencapai 90 persen.
Jumlah UMKM tersebut menjadi daya tarik investor untuk menggelontorkan dananya dalam pengembangan bisnis UMKM di Indonesia.
Senior Economist BI, Arnita Rishanty mengatakan, anggaran dari dana global untuk mendukung UMKM sangat besar mencapai USD250 juta. Pelaku UMKM Indonesia berpotensi mendapatkan dukungan dana tersebut. Adapun penyaluran dananya dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Jadi dari sisi player kan Indonesia 90 persen adalah UMKM. Tapi begitu kita tanya oke berapa nominalnya? Ternyata USD250 juta. Size satu kreditnya gede banget gitu kan. Tapi ternyata setelah kami coba dalami, ternyata dari lembaga yang memfasilitasi penyaluran kredit dana global gitu ya, bukan kredit, penyaluran dana global ke UMKM adalah BPDLH,” ucap Arnita dalam Forum Kantar Indonesia di Jakarta, 14 Agustus 2025.
Baca juga: Begini Cara Kantar Indonesia Dorong Daya Saing Brand Lokal
Syarat Dapat Dana Global
Meski demikian, ia menjelaskan, UMKM perlu memenuhi beberapa ketentuan atau persyaratan untuk mendapatkan dana global tersebut. Apa saja?
Biasanya, pendanaan global tersebut mengarah ke usaha yang mendorong keberlanjutan dan memiliki rencana transisi dalam mendukung energi hijau.
“Karena kan untuk dana-dana global ya requirement-nya macam-macam ya. Dan untuk memenuhi requirement itu diperlukan pemahaman-pemahaman terkait sustainability, termasuk reporting. Nah yang terkait emisi sebenarnya tidak hanya emisi, tapi juga di dalamnya ada transition plan,” imbuhnya.
Baca juga: Paper UNFOLD 2025 Jadi Forum Strategis Buka Peluang Bisnis Baru
BPDLH tidak hanya menyalurkan pendanaan global kepada usaha menengah, tetapi juga usaha kecil seperti penggiat mangroves dan para petani yang nantinya akan diseleksi dan dikategorikan sesuai dengan proyeknya.
“Jadi misalnya untuk mangrove dan petani-petani itu mereka bahkan mau melayani gitu. Jadi mungkin Ibu bisa berkomunikasi dengan orang BPDLH, kemudian bisa melakukan kurasi gitu ya untuk proyeknya, itu apakah bisa dikategorikan sebagai proyek yang sesuai gitu,” tutup Arnita. (*)
Editor: Galih Pratama
