Lalu, keempat, efisiensi logistik dan dukungan industri manufaktur yang masih belum memadai. Kelima, kebijakan industri yang belum terintegrasi antar lembaga terkait dan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, keenam, struktur industri yang belum berimbang yang menciptakan ketergantungan bahan baku dan penolong pada luar negeri.
“Terakhir, ketujuh, keterbatasan sumber pembiayaan industri terutama dari sisi keberagamannya,” ujar Agus usai Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dan BI, di Surabaya, Jumat, 25 November 2016.
Dia mengatakan, tantangan pengembangan industri manufaktur di Indonesia akan direspon melalui berbagai upaya. Salah satunya, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah SDA.
“Kemudian, mendorong keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, serta menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh,” ucap Agus. (*)
(Baca juga : Manufaktur Dipercaya Dorong RI Keluar dari Middle Income Trap)
Editor: Paulus Yoga
