Poin Penting:
- BGN menghentikan sementara pembangunan dapur baru untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan efisiensi program MBG.
- Kementerian PU telah merampungkan pembangunan 222 gedung SPPG di 30 provinsi, termasuk kawasan 3T dan perbatasan.
- Pemerintah memprioritaskan perluasan layanan gizi ke wilayah 3T serta memperketat pengawasan pelaksanaan program.
Jakarta – Di tengah percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan tersebut diambil saat pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan seluruh fasilitas SPPG yang dibangun Kementerian PU telah selesai dikerjakan dan saat ini memasuki proses serah terima kepada BGN.
“Kita sudah kerjakan ada sekitar 222 SPPG. Sebagian ada juga yang di wilayah 3T. Jadi titiknya itu kita koordinasi langsung dengan BGN dan Kemendagri. Kita hanya survei saja, apakah tanahnya bisa segera kita bangun. Karena kita juga kan dikejar target,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta dikutip Antara, Minggu (7/6).
Baca juga: Segini Kekayaan Dadan Hindayana, Eks Kepala BGN yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi MBG
BGN Moratorium Dapur MBG, Fokus Benahi Tata Kelola
Di saat pembangunan ratusan gedung SPPG telah rampung, BGN justru mengambil langkah moratorium pembangunan dapur baru sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program MBG sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan, kebijakan tersebut mencakup penyesuaian penerima manfaat, penghentian sementara pembangunan titik dapur baru, serta pembenahan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar kualitas makanan.
“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing (penyesuaian) penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Menurut Nanik, moratorium dilakukan untuk memastikan distribusi layanan gizi berjalan merata dan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. BGN juga akan menghitung kembali kebutuhan ideal jumlah SPPG di setiap kecamatan maupun kabupaten.
“Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten,” katanya.
222 SPPG Rampung, Termasuk di Kawasan Perbatasan
Sementara itu, Dody memastikan 222 gedung SPPG yang dibangun Kementerian PU telah selesai secara fisik dan kini menunggu proses verifikasi dari BGN sebelum digunakan secara penuh.
“Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu. Tapi secara utuh sudah selesai semua,” ujarnya.
Pembangunan lokasi dapur program MBG tersebut dilakukan berdasarkan koordinasi antara Kementerian PU, BGN, dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian PU bertugas melakukan survei lahan sekaligus mempercepat pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
Sebagian fasilitas dibangun di kawasan 3T, termasuk dua SPPG yang berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan gizi bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini memiliki keterbatasan layanan.
Gedung-gedung SPPG tersebut dilengkapi fasilitas dapur utama, area pencucian alat dan bahan makanan, gudang penyimpanan kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, jaringan air bersih, tempat parkir, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu tersedia pula ruang panel listrik, tempat pembuangan sampah, dan fasilitas penunjang lainnya.
Baca juga: Dadan Hindayana Ditahan usai jadi Tersangka Korupsi MBG Bersama 2 Eks Wakil Kepala BGN
Prioritaskan Wilayah 3T dan Pengawasan Ketat
BGN menegaskan penataan ulang SPPG juga diarahkan untuk memperluas jangkauan program ke wilayah 3T yang dinilai masih minim penerima manfaat dibanding kawasan perkotaan dan aglomerasi.
“Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucap Nanik.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pelaksanaan program MBG harus dijalankan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” kata Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor.
Prabowo juga menegaskan pemerintah akan terus menjaga keberhasilan program tersebut dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun penyelewengan dalam pelaksanaannya.
Dengan moratorium sementara pembangunan dapur baru dan fokus pada penataan fasilitas yang sudah ada, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat, terutama di wilayah 3T. (*)
Editor: Yulian Saputra
