Jakarta – Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia dengan dukungan proyek Social Protection Programme (SPP) telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Salah satu tonggak utama adalah dukungan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menjadi program asuransi kesehatan nasional berbasis kontribusi terbesar di dunia.
Pada September 2024, lebih dari 277 juta penduduk Indonesia, atau 98,42 persen dari total populasi, telah tercakup dalam Program JKN. Pertumbuhan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan 2011, di mana hanya 17 persen penduduk Indonesia–terutama pekerja formal–yang terdaftar dalam program jaminan sosial bidang kesehatan.
Sementara kelompok rentan dan pekerja informal masih menghadapi tantangan untuk mengakses layanan kesehatan karena hambatan finansial.
Maliki, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan, penguatan sistem jaminan sosial di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses ke jaminan sosial yang layak.
“Kami mengapresiasi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Indonesia) atas kolaborasinya dengan Bappenas melalui proyek SPP, yang telah menjadi tonggak penting dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Keberhasilan program ini mencerminkan kolaborasi yang kuat,” ujar Maliki dikutip 11 Desember 2024.
Maliki menambahkan beberapa pencapaian signifikan yang telah diraih dalam proyek SPP. Di antaranya, Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012–2019 yang menjadi pijakan transformasi program jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia, dan pilot project kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan yang ramah disabilitas untuk mewujudkan lingkungan kerja inklusif.
Baca juga: Jaga Mutu JKN, Bos BPJS Kesehatan Tekankan Sinergi Lintas Sektoral
Baca juga: Tim PK-JKN, Upaya BPJS Kesehatan Berantas Fraud Klaim JKN
Kemudian, Panduan Pembangunan Inklusif bagi BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai kajian strategis untuk mendukung perbaikan dan penguatan implementasi program jaminan sosial di Indonesia.
Sementara, Hans-Ludwig Bruns, Country Director GIZ Indonesia & ASEAN, mengatakan sejak 2011, Pemerintah Jerman melalui GIZ telah memberikan dukungan berkelanjutan dalam reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia.
“Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen bersama untuk masa depan yang tangguh dan berkeadilan, tetapi juga menghadirkan inovasi yang diharapkan mampu menginspirasi banyak negara berkembang dan menjadi tolok ukur global untuk inklusivitas,” ujarnya.
Diketahui, lebih dari satu dekade terakhir, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial di bawah Kementerian Bappenas Republik Indonesia telah menjalankan kemitraan strategis bersama GIZ, dalam proyek SPP.
Dalam merayakan pertumbuhan dan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia yang telah dicapai melalui proyek tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan GIZ Indonesia menggelar Festival Jaminan Sosial (Jamsos) akhir pekan lalu. (*)
