Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil melakukan efisensi anggaran hingga Rp2,12 triliun melalui pola kerja baru selama periode tahun anggaran 2020 – 2023.
“Dengan berbagai langkah-langkah organisasi dan perbaikan birokrasi kami mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2,12 triliun melalui pola kerja baru. Ini dari mulai mengendalikan belanja,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin 12 Juni 2023.
Adapun, secara rinci efisiensi dilakukan melalui 11 kebijakan. Pertama, pengendalian belanja birokrasi yang mampu menghemat anggaran sebesar Rp534,42 miliar. Kedua, pembayaran belanja pegawai terpusat berdampak turunnya anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM sebesar Rp9,46 miliar.
Baca juga: Kemenkeu Butuh Rp2,48 Triliun untuk Kelola Penerimaan Negara
Ketiga, implementasi ruang kerja masa depan (RKMD) berdampak turunnya alokasi sewa kantor sebesar Rp14,35 miliar. Keempat, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN sebesar Rp140,83 miliar.
Kelima, digitalisasi proses bisnis yang berdampak turunnya belanja pencetakan dokumen sebesar Rp92,85 miliar. Keenam, pengadaan alat-alat kolaborasi secara terpusat dengan kontribusi efisiensi sebesar Rp290 miliar.
Ketujuh, kebijakan negative growth jumlah pegawai yang turun 3.586 orang atau 4,35% dari 82.468 menjadi 78.882 yang mengefisiensikan Rp902,69 miliar. Kedelapan, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana sebesar Rp35,27 miliar.
“Kita juga terus melakukan kolaborasi antar unit dan kebijakan negatif gross pegawai, penggunaan sarana prasarana yang makin optimal dan bisa di-share. Jadi tidak lagi ada ruang rapat yang di kavling untuk satu direktur atau satu dirjen, namun bisa dishare, ini semuanya memberikan lebih banyak inklusivitas kebersamaan, namun juga efisiensi,” jelasnya.
Baca juga: Survei BI: Tingkat Keyakinan Konsumen Meningkat
Kesembilan, prioritas pembentukan tim yang berdampak pada efisiensi honorarium tim hingga Rp15,35 miliar. Kesepuluh, optimalisasi anggaran penanganan pandemi sebesar Rp84,19 miliar. Terakhir, standardisasi dan pemberian seminar kit yang selektif yang mampu menekan anggaran sebesar Rp4,44 miliar. (*)
Editor: Galih Pratama
