oleh Paul Sutaryono
KETIKA diundang First Secretary (Political) Kedutaan Singapura, Ms. Nicola-Anne Singh, menjelang akhir Desember 2016, untuk diskusi mengenai ekonomi dan perbankan nasional, saya dihadapkan pada beberapa pertanyaan yang menggelitik. Misalnya, bagaimana menyuburkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan target 5,1% pada 2017? Menggali potensi dalam negeri sendiri, itu jawabannya.
Sungguh, 2017 sebagai Tahun Ayam Api amat diharapkan menjadi titik balik kebangkitan ekonomi nasional dengan aneka tantangan dan kesempatan yang ada. Kemampuan fiskal pemerintah sebagai mesin penggerak utama ekonomi memang tidak sekokoh seperti harapan kita.
Namun, pemerintah telah melakukan langkah jitu untuk memperkuat fundamen anggaran, seperti Program Pengampunan Pajak (tax amnesty). Pencapaian dana repatriasi pada periode I per 30 September 2016 menghasilkan dana sebesar Rp137 triliun dan uang tebusan Rp97,3 triliun yang merupakan langkah raksasa dan diakui dunia. Sayang, pencapaian pada periode berikutnya per 31 Desember 2016 kurang menggembirakan. Sampai dengan akhir Desember 2016, komitmen dana repatriasi mencapai Rp141 triliun. Namun, belum semua komitmen itu terealisasi. Periode III per 31 Maret 2017 menjadi tahap terakhir untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sisi pajak.
Itu merupakan langkah pertama dari lima strategi fiskal Menteri Keuangan (Menkeu). Langkah kedua, memantau kinerja badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapatkan dana penyertaan modal negara (PMN). Dana PMN itu seharusnya bisa meningkatkan leverage perusahaan dan memberikan dampak ke perekonomian. Langkah berikutnya, akan meninjau kembali pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Menkeu ingin memastikan pemberian KUR sudah sesuai dengan tujuan, yakni mendorong perekonomian. (Bersambung ke halaman berikutnya)
