Peserta BPJS Kesehatan mengurus iuran. (Foto: Istimewa)
Jakarta–Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani terus berupaya mengendalikan defisit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dalam membahas hal tersebut, Puan mengundang Fachmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan juga Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Puan menilai, salah satu cara pengendalian ialah dengan membangun cara gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang kurang dari BPJS Kesehatan.
“Pemerintah sedang mendalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang,” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seusai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Menteri PMK Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Oleh Setiawan Budi Utomo, Pemerhati Keuangan Syariah dan Kebijakan Publik PERTUMBUHAN aset keuangan syariah Indonesia… Read More
Poin Penting BWS meraih penghargaan sebagai Bank Kontributor JIBOR 2025 dari Bank Indonesia atas kontribusinya… Read More
Poin Penting IHSG ditutup naik 1,25 persen ke level 8.644 pada perdagangan 29 Desember 2025.… Read More
Poin Penting INDEF menilai pertumbuhan ekonomi 6 persen hanya bisa dicapai jika kredit perbankan naik… Read More
Poin Penting INDEF menilai pertumbuhan ekonomi pascapandemi belum diikuti perbaikan upah riil. Meski pengangguran turun,… Read More
Poin Penting INDEF mendorong investasi, ekspor, dan belanja pemerintah sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi. Target… Read More