Peserta BPJS Kesehatan mengurus iuran. (Foto: Istimewa)
Jakarta–Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani terus berupaya mengendalikan defisit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dalam membahas hal tersebut, Puan mengundang Fachmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan juga Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Puan menilai, salah satu cara pengendalian ialah dengan membangun cara gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang kurang dari BPJS Kesehatan.
“Pemerintah sedang mendalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang,” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seusai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Menteri PMK Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More
Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More
Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More
Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More
Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More