Peserta BPJS Kesehatan mengurus iuran. (Foto: Istimewa)
Jakarta–Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani terus berupaya mengendalikan defisit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dalam membahas hal tersebut, Puan mengundang Fachmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan juga Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Puan menilai, salah satu cara pengendalian ialah dengan membangun cara gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang kurang dari BPJS Kesehatan.
“Pemerintah sedang mendalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang,” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seusai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Menteri PMK Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Oleh Karnoto Mohamad, Wakil Pemimpin Redaksi Infobank DALAM Kalender Tiongkok, masyarakat memasuki Tahun Shio Kuda… Read More
Poin Penting BSI meluncurkan Hasanah Card Contactless bekerja sama dengan Mastercard dan menargetkan 100 ribu… Read More
Poin Penting POJK 36/2025 jadi tonggak tata kelola asuransi kesehatan, karena untuk pertama kalinya menempatkan… Read More
Poin Penting IHSG dibuka turun 0,36 persen ke level 8.299,82 dengan nilai transaksi Rp814,38 miliar;… Read More
Poin Penting Harga emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian stabil pada Senin, 2 Februari 2026,… Read More
Poin Penting Pasar menanti rilis pertumbuhan ekonomi full year 2025 yang diperkirakan di kisaran 5,1–5,2… Read More