Puan mengungkapkan, salah satu contoh sistem gotong-royong yang akan diterapkan itu adalah dengan melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pemda bisa kita dorong mengalokasikan APBD untuk anggaran kesehatan yang sesuai. Seharusnya, anggaran pusat 5 persen dan Pemda minimal 10 persen dari APBD. Intinya, defisit BPJS Kesehatan itu kita pikul bersama-sama dalam semangat gotong royong, sehingga tidak terasa berat,” kata Puan.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 34 provinsi dan 531 kabupaten/kota yang bisa bersinergi mengatasi masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan. Puan menambahkan, demi membenahi manajemen JKN diperlukan juga pengadaan survei dan evaluasi dari pelaksanaan BPJS Kesehatan yang sedang berjalan.
Hal itu dinilai perlu dilakukan agar dapat diketahui pada sisi mana saja permasalahan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. “Tentunya ke depan kita akan kaji dan survei lagi, dan ini penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tutup Puan. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti direksi bank-bank Himbara yang dinilai tidak bekerja maksimal… Read More
Poin Penting Ekspor Indonesia sepanjang 2025 naik 6,15 persen menjadi USD282,91 miliar, dengan industri pengolahan… Read More
Oleh Karnoto Mohamad, Wakil Pemimpin Redaksi Infobank DALAM Kalender Tiongkok, masyarakat memasuki Tahun Shio Kuda… Read More
Poin Penting BSI meluncurkan Hasanah Card Contactless bekerja sama dengan Mastercard dan menargetkan 100 ribu… Read More
Poin Penting POJK 36/2025 jadi tonggak tata kelola asuransi kesehatan, karena untuk pertama kalinya menempatkan… Read More
Poin Penting IHSG dibuka turun 0,36 persen ke level 8.299,82 dengan nilai transaksi Rp814,38 miliar;… Read More