Peserta BPJS Kesehatan mengurus iuran. (Foto: Istimewa)
Jakarta–Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani terus berupaya mengendalikan defisit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dalam membahas hal tersebut, Puan mengundang Fachmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan juga Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Puan menilai, salah satu cara pengendalian ialah dengan membangun cara gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang kurang dari BPJS Kesehatan.
“Pemerintah sedang mendalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang,” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seusai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Menteri PMK Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting DBS Indonesia meningkatkan pendanaan channeling ke Kredivo menjadi Rp3 triliun, sejalan dengan pertumbuhan… Read More
Poin Penting Adira Finance dan Danamon memulai Road to IIMS Jakarta 2026 lewat aktivasi CFD… Read More
Poin Penting Tekanan pasar terkonsentrasi pada saham terdampak kebijakan MSCI dan percepatan reformasi OJK, sementara… Read More
Poin Penting Danantara aktif sebagai investor pasar saham Indonesia dan menilai valuasi saham domestik masih… Read More
Poin Penting Allianz mencatat klaim asuransi di Bali mencapai Rp22 miliar sepanjang 2025, didominasi kerusakan… Read More
Poin Penting HSG ambruk 4,88 persen ke level 7.922,73 pada perdagangan 2 Februari 2026, dengan… Read More