Peserta BPJS Kesehatan mengurus iuran. (Foto: Istimewa)
Jakarta–Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani terus berupaya mengendalikan defisit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dalam membahas hal tersebut, Puan mengundang Fachmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan juga Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Puan menilai, salah satu cara pengendalian ialah dengan membangun cara gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang kurang dari BPJS Kesehatan.
“Pemerintah sedang mendalami opsi mengendalikan defisit anggaran BPJS Kesehatan dengan sistem gotong royong. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mendorong pemenuhan anggaran dari BPJS Kesehatan yang kurang,” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seusai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Menteri PMK Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dalam… Read More
Jakarta - Tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) diyakini akan mengubah perdagangan global… Read More
Jakarta - Pemberlakuan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) berpotensi memberikan tekanan besar terhadap pasar… Read More
Washington - Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS), Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak tarif… Read More
Jakarta - Guru Besar Bidang Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S. Damanhuri membeberkan sejumlah… Read More
Jakarta – Presiden Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal hingga 54 persen terhadap lebih dari 60 negara mitra… Read More
