Poin Penting
- Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.701,4 triliun
- Belanja tak terserap penuh akibat kebijakan efisiensi anggaran Inpres 1/2025, meski dilakukan pembukaan blokir Rp206,4 triliun
- Belanja K/L melonjak menjadi Rp1.500,4 triliun (129,3 persen dari target), sementara belanja non-K/L terealisasi Rp1.102,0 triliun atau 71,5 persen.
Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2025 sudah mencapai Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target APBN 2025 yang senilai Rp2.701,4 triliun.
“Belanja pemerintah pusatnya awal APBN-nya adalah Rp2.701,4 triliun dan realisasi sementara 31 Desember adalah Rp2.602,3 triliun,” kata Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, dalam APBN KiTa, Kamis, 8 Januari 2026 di Jakarta.
Suahasil menjelaskan, tak tercapainya belanja pemerintah pusat tersebut disebabkan adanya pembukaan blokir anggaran pada Maret 2025 sebesar Rp206,4 triliun dari kebijakan efisiensi Inpres 1/2025 yang senilai Rp306,7 triliun.
Baca juga: Defisit APBN Melebar, Purbaya: Saya Bisa Bikin 0 Persen, tapi Ekonomi Morat-Marit!
“Jadi kita berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun, namun kita juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” jelasnya.
Suahasil merinci, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target APBN 2025. Menurutnya, belanja K/L mengalami peningkatan karena adanya belanja tambahan maupun pergeseran anggaran.
Baca juga: Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen, Meleset dari Target
“Ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan dengan prioritas ada juga yang sifat pergeseran anggaran itu termasuk dari belanja non-K/L menjadi belanja K/L. Kalau belanja non-K/L itu bergeser menjadi belanja K/L karena di belanja non-K/L biasanya ada cadangan-cadangan. Kalau seperti bencana itu cadangan. Nah kalau terjadi bencana maka dia pindah menjadi belanja kementerian/lembaga,” imbuhnya.
Sementara itu, belanja non-K/L sudah terealisasi mencapai Rp1.102,0 triliun atau 71,5 persen dari target APBN 2025 yang digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu. (*)
Editor: Galih Pratama
