Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan penyebab pertumbuhan belanja pemerintah di kuartal II 2024 lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi pemerintah tercatat hanya tumbuh sebesar 1,42 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 5,22 persen dan 5,52 persen.
Baca juga: Ekonomi Melambat, Airlangga Minta Genjot Belanja Pemerintah di Kuartal III 2024
Febrio menjelaskan hal itu disebabkan oleh belanja pemerintah yang berbeda tahun ini, yakni jadwal pembayaran THR dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang disalurkan pada kuartal I 2024.
Sehingga, kata Febrio, pertumbuhan belanja pemerintah sangat tinggi pada kuartal I 2024 karena basis pertumbuhan pada kuartal I 2023 lebih rendah.
“Nah, sebaliknya untuk 2024, untuk kuartal II, itu memang terlihat lebih rendah dibandingkan kuartal II tahun lalu. Kenapa? Jawabannya adalah memang jadwal belanjanya waktu itu berbeda dengan tahun ini,” kata Febrio kepada awal media di Kantor Kemenkeu, Selasa, 6 Agustus 2024.
Febrio menyebut bahwa pada tahun 2023 gaji ke-13 dan THR dikucurkan pada kuartal II, sementara tahun ini di kuartal I.
“Jadi itu yang membedakan kenapa gain-nya terlihat untuk yang kuartal II itu lebih kecil,” ujarnya.
Baca juga: Kemenkeu Pede Insentif PPN DTP Mampu Genjot Ekonomi RI
Meski demikian, belanja pemerintah secara keseluruhan di 2024 ini sesuai dengan rancangan dari APBN. Untuk itu, pemerintah tidak perlu menggenjot belanja pemerintah pada kuartal III dan IV atau akhir tahun 2024.
“Belanja kita untuk tahun ini kalau kita lihat itu bahkan terakhir sesuai dengan Lapsem outlook kita adalah sekitar Rp87 triliun di atas APBN-nya. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu digenjot,” imbuhnya. (*)
Editor: Galih Pratama
