Jakarta– Utang Pemerintah tercatat terus meningkat secara agresif sejak 2015. Peningkatan utang diklaim karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi, namun pendapat lain dilontarkan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri. Dirinya menilai, kegunaan hutang yang membengkak lebih diakibatkan oleh meningkatnya belanja pegawai.
“Menurut datanya, proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp 366 triliun, atau naik 28% sejak 2014. Sementara untuk infrastruktur yang masuk kategori capital berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun,” kata Faisal Basri pada acara Diskusi ILUNI UI dengan Tema “Meningkatnya Utang: Keharusan atau Salah Kelola” di Kampus UI Salemba, Jakarta Selasa 3 April 2018.
Dirinya menilai, pembiayaan infrastruktur saat ini paling banyak dibiayai dari utang BUMN yang diterbitkan melalui surat utang dalam negeri maupun global bonds yang tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan.
Baca juga: Utang Pemerintah Hampir Tembus Rp4.000 Triliun
Dirinya berharap, Pemerintah kedepannya dapat menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat secara langsung dan tidak terus-menerus berfokus pada infrastruktur apalagi untuk belanja pegawai.
Sebagai informasi, utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun (2015) menjadi Rp3.466 triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 menembus angka Rp4.034 triliun dan pada APBN Febuari 2018 mencapai Rp4.772 triliun.(*)
Jakarta - Sebanyak 6.470 racepack telah diambil pelari yang berpartisipasi dalam PLN Electric Run 2024… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik pencapaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 sekitar 8,7… Read More
Jakarta - Merayakan usia ke-26, Bank Mandiri meluncurkan berbagai fitur dan layanan digital terbaru untuk… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menunjuk PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN IDSurvey,… Read More
Balikpapan - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica… Read More
Balikpapan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang… Read More