Jakarta– Utang Pemerintah tercatat terus meningkat secara agresif sejak 2015. Peningkatan utang diklaim karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi, namun pendapat lain dilontarkan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri. Dirinya menilai, kegunaan hutang yang membengkak lebih diakibatkan oleh meningkatnya belanja pegawai.
“Menurut datanya, proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp 366 triliun, atau naik 28% sejak 2014. Sementara untuk infrastruktur yang masuk kategori capital berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun,” kata Faisal Basri pada acara Diskusi ILUNI UI dengan Tema “Meningkatnya Utang: Keharusan atau Salah Kelola” di Kampus UI Salemba, Jakarta Selasa 3 April 2018.
Dirinya menilai, pembiayaan infrastruktur saat ini paling banyak dibiayai dari utang BUMN yang diterbitkan melalui surat utang dalam negeri maupun global bonds yang tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan.
Baca juga: Utang Pemerintah Hampir Tembus Rp4.000 Triliun
Dirinya berharap, Pemerintah kedepannya dapat menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat secara langsung dan tidak terus-menerus berfokus pada infrastruktur apalagi untuk belanja pegawai.
Sebagai informasi, utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun (2015) menjadi Rp3.466 triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 menembus angka Rp4.034 triliun dan pada APBN Febuari 2018 mencapai Rp4.772 triliun.(*)
