Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Irawati)
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di wilayah masing-masing sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan. Menurutnya, inflasi yang terkendali merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik dan ekonomi di masyarakat.
“Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial, politik,” kata Purbaya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin, 20 Oktober.
Purbaya menyatakan bahwa tanpa stabilitas harga, popularitas seorang pemimpin daerah sulit bertahan. Ia merujuk pada keberhasilan Presiden Soeharto, yang menurutnya bisa berkuasa selama lebih dari tiga dekade karena berhasil menjaga kestabilan harga, terutama harga beras.
“Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya, yang lain akan ikut harga beras. Jadi inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah,” ungkapnya.
Baca juga: Purbaya Sebut Inflasi 2,5 Persen Jadi Syarat BI Rate 3,5 Persen dan Bunga Kredit 7 Persen
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemimpin daerah yang bisa menjaga stabilitas harga akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik, bahkan tanpa perlu banyak janji kampanye.
“Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu nggak kepilih lagi. Kalau bapak-bapak-ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” imbuhnya.
Baca juga: Kemendagri Singgung 25 Daerah Pasif Kendalikan Inflasi: Hanya Harapkan Anugerah Tuhan
Secara umum, Purbaya menyebutkan inflasi di sebagian besar daerah masih terkendali. Dari 38 provinsi, sebanyak 37 provinsi mencatat inflasi positif dalam rentang target, hanya Maluku Utara yang mengalami deflasi.
“Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, artinya pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik,” bebernya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More