Jakarta – Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa merespons pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal belum adanya investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, hal tersebut wajar karena investor asing masih wait and see untuk berinvestasi di IKN. Pasalnya, investor masih melihat penyesuaian dari pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Meski demikian, Suharso mengklaim bahwa investor domestik sudah banyak berinvestasi di IKN.
“Domestik sudah banyak. Asing mereka wait and see. Hal yang umum di setiap pergantian kepemimpinan mereka melihat bagaimana conformity, itu bagaimana. Kalau itu buat mereka pas, saya kira nggak ada soal, nggak ada isu,” kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis, 13 Juni 2024.
Baca juga: Duh! Ternyata Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN
Adapun target investasi di IKN sebesar Rp100 triliun di 2024 masih belum tercapai. Tercatat per Juni 2024, total investasi yang masuk di IKN baru mencapai Rp51,35 triliun.
“Kalau investasi kita tidak bisa main soal targeting. Kalau investasi bisa buat itu menarik, benar-benar ibu kota pindah. Benar-benar fungsi berjalan, sesuai masterplan. Kalau itu bagi investor itu suatu yang positif mereka pasti tertarik dan seharusnya mereka tertarik karena itu menjanjikan,” jelasnya.
Suharso menambahkan bahwa investor akan tertarik berinvestasi di tempat yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi. Per kuartal I 2024 ekonomi RI 5,11 persen, sementara wilayah Kalimantan tumbuh di atas ekonomi nasional yakni 6,17 persen.
“Investasi itu kan membutuhkan tempat di mana tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Kalau masih di tempat-tempat yang virgin, pertumbuhannya pasti besar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Belum adanya investor asing masuk ke IKN saat ini dikarenakan infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum rampung 100 persen. Klaster pertama IKN merupakan kawasan inti pemerintahan.
“Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran satu. Sudah selesai, baru masuk investasi asing di lingkaran kedua, tahap kedua,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa 11 Juni 2024.
Bahlil pun tak menampik bahwa sudah ada sejumlah investor atau perusahaan asing yang tertarik investasi di IKN. Namun, dia belum bisa menyampaikan dengan rinci perusahaan mana saja yang sudah menandatangani kontrak atau nota kesepahaman dengan IKN.
“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis, mana perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan, agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil.
Baca juga: Jokowi: Upacara HUT ke-79 RI Digelar di IKN dan Istana Jakarta
Pengakuan Bahlil terkait investor asing di IKN tersebut bertolak belakang dengan pernyataannya pada akhir tahun lalu. Bahlil pernah mengklaim banyak perusahaan, terutama dari luar negeri yang berinvestasi di IKN. Nilai investasinya pun ditaksir mencapai Rp50 triliun.
“Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi dan sudah masuk sekitar kurang lebih Rp50 triliun,” kata Bahlil dikutip Antara, 13 Juni 2024.
Bahlil menjabarkan bahwa investasi asing tersebut umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan di Asia dan Eropa yang bergerak di sektor jasa, seperti perhotelan, mal, sarana pendidikan, dan rumah sakit. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More