Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada hari ini (9/11) terkait dengan kerja sama peningkatan pemahaman pasar modal di Indonesia untuk industri pelayaran nasional.
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan bahwa, penandatangan tersebut bertujuan untuk mengenalkan pasar modal Indonesia kepada seluruh anggota INSA sebagai salah satu instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan dalam mengakselerasi kebutuhan perusahaan.
Baca juga: Mengenal Produk Investasi Non Saham di Pasar Modal Indonesia
“Semoga melalui kegiatan hari ini kita dapat terus membangun sinergi dan kerja sama yang erat dengan membangun industri tidak hanya industri pelayaran tetapi pasar modal dan perekonomian kita secara umum,” ucap Jeffrey.
Di samping itu, Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, menambahkan bahwa, industri pelayaran nasional saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pendanaan, di mana masih belum kompetitifnya pembiayaan terhadap pengadaan kapal.
“Kerja sama ini sebagai dukungan adanya alternatif pendanaan bagi perusahaan pelayaran nasional anggota INSA untuk mendapatkan dana segar dari pasar modal,” ucap Carmelita.
Carmelita menambahkan, dukungan pendanaan tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan armada pelayaran nasional, hal itu dikarenakan harga kapal saat ini telah mencapai puluhan hingga ratusan juta tetapi pendanaannya masih sulit didapatkan.
Baca juga: Pasar Modal Indonesia Masih Bergairah, Ini Buktinya
“Kita kredit ke bank atau lembaga pembiayaan non bank, namun keadaan bunganya saat ini cukup tinggi dan tenornya juga sangat pendek karena sektor maritim dinilai sebagai sektor yang high risk,” imbuhnya.
Sehingga, dirinya berharap bahwa, perusahaan-perusahaan industri pelayaran nasional yang tergabung dalam anggota INSA nantinya dapat mempertimbangkan pilihan pendanaan dari sektor pasar modal Indonesia. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026 Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More