Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada hari ini (9/11) terkait dengan kerja sama peningkatan pemahaman pasar modal di Indonesia untuk industri pelayaran nasional.
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan bahwa, penandatangan tersebut bertujuan untuk mengenalkan pasar modal Indonesia kepada seluruh anggota INSA sebagai salah satu instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan dalam mengakselerasi kebutuhan perusahaan.
Baca juga: Mengenal Produk Investasi Non Saham di Pasar Modal Indonesia
“Semoga melalui kegiatan hari ini kita dapat terus membangun sinergi dan kerja sama yang erat dengan membangun industri tidak hanya industri pelayaran tetapi pasar modal dan perekonomian kita secara umum,” ucap Jeffrey.
Di samping itu, Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, menambahkan bahwa, industri pelayaran nasional saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pendanaan, di mana masih belum kompetitifnya pembiayaan terhadap pengadaan kapal.
“Kerja sama ini sebagai dukungan adanya alternatif pendanaan bagi perusahaan pelayaran nasional anggota INSA untuk mendapatkan dana segar dari pasar modal,” ucap Carmelita.
Carmelita menambahkan, dukungan pendanaan tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan armada pelayaran nasional, hal itu dikarenakan harga kapal saat ini telah mencapai puluhan hingga ratusan juta tetapi pendanaannya masih sulit didapatkan.
Baca juga: Pasar Modal Indonesia Masih Bergairah, Ini Buktinya
“Kita kredit ke bank atau lembaga pembiayaan non bank, namun keadaan bunganya saat ini cukup tinggi dan tenornya juga sangat pendek karena sektor maritim dinilai sebagai sektor yang high risk,” imbuhnya.
Sehingga, dirinya berharap bahwa, perusahaan-perusahaan industri pelayaran nasional yang tergabung dalam anggota INSA nantinya dapat mempertimbangkan pilihan pendanaan dari sektor pasar modal Indonesia. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More