Jakarta – Penunjukan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa harapan baru dalam menata arah perekonomian Indonesia.
Pandangan itu disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Menteri Keuangan Baru Harapan Baru Menata Ekonomi Indonesia” di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.
Misbakhun menilai, kehadiran Purbaya menjadi ujian bagi persepsi publik yang selama ini melekat bahwa stabilitas ekonomi Indonesia hanya bisa dijaga di bawah kepemimpinan Sri Mulyani.
“Ada hipotesis yang selalu diembuskan bahwa jika menteri keuangannya bukan Sri Mulyani maka pasar akan terguncang. Namun, fakta awal menunjukkan sebaliknya, IHSG justru menembus level tertinggi di atas 8.000 dan rupiah tetap stabil,” ungkapnya, dikutip dari laman DPR, Kamis, 18 September 2025.
Baca juga: Respons Menkeu Purbaya soal Rencana Prabowo Dirikan Badan Penerimaan Negara
Menurut Misbakhun, Presiden Prabowo memilih figur menteri keuangan yang mampu menerjemahkan visi dan misi presiden ke dalam kebijakan fiskal.
“Pak Presiden berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Tugas menteri keuangan adalah menangkap intisari pikiran presiden dan mewujudkannya dalam kebijakan ekonomi,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Perkuat Likuiditas Perbankan
Misbakhun juga menyoroti langkah awal Purbaya dalam memperkuat likuiditas perbankan melalui kebijakan penempatan dana Rp200 triliun.
Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Itu adalah bagian dari respons pemerintah terhadap isu kelangkaan likuiditas. Efeknya langsung terasa pada penguatan saham-saham perbankan dan stabilitas pasar keuangan,” jelasnya.
Baca juga: Purbaya Jamin Paket Stimulus Ekonomi Rp16,23 Triliun Tak Bikin Defisit APBN Melebar
Selain apresiasi, Misbakhun juga menantang Purbaya untuk merumuskan strategi fiskal jangka panjang. Salah satunya menjawab ambisi Presiden Prabowo mewujudkan APBN dengan defisit nol.
“Tantangan utamanya adalah menaikkan tax ratio yang masih di bawah 10 persen, sekaligus menekan beban bunga utang yang setiap tahun mencapai hampir Rp800 triliun. Desain kebijakan fiskal yang kuat akan sangat menentukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, posisi Menkeu tidak hanya berkaitan dengan fiskal, tetapi juga berperan strategis dalam koordinasi stabilitas sistem keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Saya yakin Pak Purbaya akan menghadirkan ide-ide baru yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo, sehingga APBN benar-benar menjadi instrumen kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
