Jakarta – Grab Indonesia akhirnya angkat bicara soal polemik bonus Hari Raya (BHR) dan wacana perubahan status mitra menjadi karyawan tetap.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, mengatakan pihaknya sudah memberikan BHR berdasarkan keaktifan dan produktivitas mitra. Grab mencatat, lebih dari 500 ribu mitra pengemudi menerima BHR tahun ini.
“Untuk kategori pengemudi mobil (taksi) yang paling aktif dan produktif, Grab memberikan Rp1,6 juta, dan untuk mitra ojol roda dua sebesar Rp850 ribu,” ujarnya, dikutip Kamis (10/4).
Namun, nilai itu tak seragam. Tirza menegaskan bahwa perusahaan memilih pendekatan inklusif, yakni membagikan insentif dengan nominal bervariasi kepada lebih banyak mitra, dibanding memberikan jumlah besar tapi hanya untuk segelintir orang.
Baca juga: Grab Klarifikasi soal BHR: Hanya untuk Mitra yang Memenuhi Kriteria
Tuntutan Karyawan Tetap Grab
Kemudian, terkait soal tuntutan agar mitra diangkat menjadi karyawan tetap, Tirza tak mengelak. Menurutnya, tekanan itu ada, tapi ia memberi sinyal bahwa langkah itu berisiko mengorbankan fleksibilitas dan akses ekonomi jutaan orang.
“Kalau menjadi karyawan, akan ada seleksi, kuota, dan batasan jam kerja. Saat ini, siapa pun bisa daftar dan langsung narik, dari pagi, siang, malam, sesukanya,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan, skema kerja saat ini justru berfungsi sebagai bantalan sosial, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Kalau kita ubah semua jadi karyawan, barrier to entry naik. Yang bisa kerja cuma segelintir orang. Yang lainnya kehilangan akses untuk cari nafkah,” ungkap Tirza.
Baca juga: Bank Raya Gandeng Grab Merchant, Perkenalkan Fitur Saku Bisnis
Dampaknya, menurut Tirza, bukan hanya ke mitra, tapi juga ke ratusan ribu UMKM yang bergantung pada GrabFood, GrabMart, dan layanan lainnya.
“Bayangkan restoran kecil yang ramai cuma jam makan siang. Mitra Grab bisa fleksibel melayani. Kalau sudah jadi karyawan, bisa jadi nggak bisa lagi. Ini soal ekosistem,” tegasnya.
Grab pun menyatakan siap tunduk pada kebijakan pemerintah, namun Tirza berharap setiap kebijakan soal status kerja mitra perlu pertimbangan matang. (*) Alfi Salima Puteri
