Jakarta – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan dampak dari konflik Iran-Israel. Salah satunya adalah sulitnya mencabut moratorium atau penghentian sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah.
“Konflik Iran-Israel pasti akan ada hambatan (pencabutan moratorium) kalau konflik itu pecah jadi konflik yang sangat serius. Sehingga, konflik tersebut harus dievaluasi secepatnya,” ujar Benny saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa, 16 April 2024.
Benny mengatakan bahwa pihaknya pun akan segera melakukan rapat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas langkah antisipasi.
Baca juga: Menko Airlangga Cermati Eskalasi Konflik di Timur Tengah
Adapun, hingga saat ini BP2MI mencatat ada sebanyak 1,5 juta PMI yang berada di Timur Tengah.
“Kalau data kita seluruh dunia kan 4,9 juta PMI kita yang terdata di sistem BP2MI di Timur Tengah banyak sekitar 1,5 jutaan,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan pemantauan khusus untuk memitigasi dampak konflik Iran-Israel. Adapun tiga hal yang akan disoroti.
Baca juga: Imbas Perang Iran-Israel, Pemerintah Bakal Evaluasi Anggaran Subsidi Energi
Pertama, pengaruh konflik Iran-Israel terhadap kenaikan harga energi. Kedua, pengaruh konflik ke harga pangan di dalam negeri. Ketiga, pengaruh konflik Iran-Israel ke premium resiko investasi dan keluarnya dana asing atau capital outflow dari dalam negeri.
“Ini yang akan kami monitor seperti apa dampaknya dari konflik di Timur Tengah ke dalam negeri. Kami akan berupaya untuk bisa memastikan pihak-pihak di dalam negeri dan diplomasi kami mengurangi eskalasi atau menghindari eskalasi dan bahkan berupaya melakukan deeskalasi,” imbuhnya. (*)
Editor: Galih Pratama
