Ilustrasi: Bilik suara Pemilu/istimewa
Jakarta – Perhelatan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menjadwalkan pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024.
Seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat diwajibkan untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024.
Sementara, bagi pemilih yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), dapat mengajukan pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 jika berada di tempat yang tidak sesuai dengan alamat KTP
Hal tersebut sudah tercantum pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
Lantas, bagaimana tata cara dan prosedur untuk mengajukan pindah memilih? Melansir laman resmi kpu.go.id, Anda bisa mengikuti tata cara di bawah ini.
Baca juga: Tantangan Tim Pemenangan Pemilu
Persyaratan kondisi tertentu untuk dapat pindah TPS?
Pemilih yang pindah TPS dapat menggunakan hak suara untuk memilih jenis pemilihan apa saja?
Baca juga: PPATK Catat Kenaikan Transaksi Mencurigakan Caleg Jelang Pemilu 2024, Nilainya Bikin Geleng-Geleng Kepala
Kapan pemilih bisa melaporkan diri untuk pindah memilih?
Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
Apa saja yang harus dibawa atau ditunjukkan saat melaporkan diri untuk pindah memilih?
Editor: Galih Pratama
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More