Jakarta–Bank Indonesia (BI) telah menurunkan batas minimum (capping) transfer dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (RTGS) menjadi Rp100 juta dari Rp500 juta per transaksi yang sudah dimulai sejak 1 Juli 2016.
Revisi terhadap pembatasan transaksi nontunai yang menggunakan RTGS ini bertujuan agar transfer dana di atas Rp100 juta dapat sesuai peruntukkannya. Karena besaran di atas Rp100 juta sudah dikategorikan sebagai dana nonritel. Sedangkan ritel diarahkan ke Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI).
“Jadi RTGS itu ada diatur supaya pembayaran bisa dilakukan dengan cara RTGS, bisa dilakukan dengan cara SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia). jadi sistem kliring nasional maupun RTGS itu diterimanya sama-sama tepat waktu,” ujar Agus di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 11 Juli 2016.
Menurut Agus, penurunan batas minimum transfer dana melalui Sistem BI-RTGS ini, juga diarahkan agar dapat selaras dengan ketentuan yang berlaku. “Jadi seharusnya ini selaras, kalau jumlah tertentu ke atas pake RTGS dan jumlah yang di bawah jumlah tertentu pake SKNBI,” tukasnya.
Namun demikian, kata dia, bank sentral belum memiliki rencana untuk menambah frekuensi waktu dalam sistem SKNBI. Menurutnya, saat ini pengiriman baru dapat dilakukan dengan batasan waktu lima kali dalam sehari. “Jadi yang penting adalah memahami instrumennya,” ucap Agus.
RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sebelumnya BI mematok dana transfer minimum Rp100 juta untuk RTGS. Namun, pada 16 November 2015, batas dana minimum RTGS dinaikkan menjadi Rp500 juta.
Sejak November 2015 hingga Juni 2016, terjadi perpindahan 24 ribu transaksi dari RTGS ke kliring. Artinya, sebanyak 24 ribu transaksi itu senilai Rp100 juta sampai Rp500 juta. Tentu, hal tersebut cukup berisiko karena sistem kliring ditujukan untuk dana ritel. Sedangkan dana di atas Rp100 juta dinilai BI bukan sebagai dana ritel. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More