News Update

Bappenas: Sebanyak 1,5 Juta Penduduk akan Pindah ke Ibukota Baru

Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menganggap pemindahan Ibukota akan memberikan stimulus tersendiri pada industri properti di Indonesia.

Menurutnya, akan ada perpindahan penduduk sebesar 1,5 juta orang untuk dapat menempati Ibukota baru tersebut di Kalimantan.

“Di awal pemindahan ibu kota tahun 2024 akan ada migrasi PNS pusat besar-besaran termasuk pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta DPR pindah, MK pindah, MA pindah. Jadi ada 180 ribu orang jika dihitung kira-kira. TNI Polri 25 ribu yang akan di sana,” jelas Bambang di Jakarta, Rabu 18 September 2019.

Selain itu dirinya memperkirakan dalam 5 hingga 10 tahun usai ibukota baru berdiri, akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa yang berpindah ke Kalimantan Timur. Angka tersebut terdiri atas keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800.000 orang serta dan pelaku bisnis pendukung pemerintahan hingga 400.000 orang.

Sebelumnya Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan lokasi strategis bagi Ibukota negara yang baru yakni disebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara,  Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain itu, Bappenas sendiri juga memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 triliun hingga Rp466 triliun. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

5 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

5 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

5 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

6 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

8 hours ago