Poin Penting
- Hanya 34 dari 8.500 dapur MBG yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
- DPR minta dapur tanpa SLHS dilarang beroperasi dan penambahan dapur baru dihentikan sementara.
- Charles Honoris tekankan kualitas lebih penting dari kuantitas demi mencegah keracunan dan menjaga keamanan pangan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris merespons temuan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mengungkap masih banyak dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Diketahui, dari 8.500 dapur Program MBG yang telah beroperasi, hanya 34 dapur yang memiliki SLHS. Sementara sisanya belum memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang diwajibkan.
Charles menilai kondisi ini menunjukkan standar keamanan MBG masih perlu diperbaiki. Ia mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai persoalan SLHS diselesaikan.
“Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar dituntaskan,” kata Charles dalam keterangannya, dikutip Jumat, 26 September 2025.
Baca juga: DPR Minta Kajian Ulang Pengalihan Dana Pendidikan ke Program Makan Bergizi Gratis
Seperti diketahui, SLHS adalah sertifikat resmi dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa sebuah dapur atau tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
Tanpa SLHS, kualitas makanan yang disajikan tidak memiliki jaminan keamanan, sehingga berisiko menimbulkan penyakit maupun keracunan.
Charles mengatakan sebaiknya dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sementara demi menjaga kualitas dari MBG.
“Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS,” tuturnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Klaim Program Makan Bergizi Gratis Berhasil 99,99 Persen
Charles pun mengingatkan agar program MBG mengutamakan kualitas. Menurutnya, kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di sejumlah daerah harus menjadi pelajaran.
“Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan,” tegas Charles.
Perlu Perbaikan Pengawasan
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus meningkatkan kualitas pengawasan dibanding mengejar target kuantitas dapur.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang baik, namun jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru,” imbuhnya.
“Kami mendesak pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS, dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
