Banyak Kendala, DPR Minta Ditjen Pajak Rancang Roadmap Implementasi Coretax

Jakarta – Komisi XI DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merancang roadmap terkait dengan implementasi Coretax yang masih mengalami kendala.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan DJP akan menyiapkan roadmap implementasi Coretax berbasis risiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan terhadap Wajib Pajak.

“DJP tidak mengenakan sanksi terhadap Wajib Pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax pada tahun 2025,” kata Misbakhun dalam Konferensi Pers di Kompleks DPR RI, Senin, 10 Februari 2025.

Baca juga: DJP Pastikan Coretax Tak Ganggu Penerimaan Negara Meski Hadapi Kendala

Misbakhun melanjutkan bahwa DPR RI meminta DJP wajib memperkuat cyber security dalam rangka penyempurnaan sistem Coretax yang akan dilaporkan secara berkala.

“Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR RI secara berkala,” pungkasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya tengah menyusun roadmap dalam langkah mitigasi risiko implementasi Coretax yang nantinya akan dievaluasi dan dilaporkan kepada Komisi XI secara berkala. Namun, Suryo belum bisa memastikan apakah tahun ini akan rampung.

“Kami lagi susun nih kira-kira coba kami lihat kira-kira seperti apa mitigasi yang akan kami lakukan. Insyaallah kita lihat (penyelesaian roadmap). Nanti kita evaluasi, kami lapor juga dengan Komisi XI. Tadi kami sampaikan kesempatan secara berkala kita akan update progresnya,” ungkap Suryo.

Baca juga: Coretax Belum Stabil, DPR dan Ditjen Pajak Sepakat Gunakan Dual Sistem Perpajakan

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax yang masih mengalami kendala.

Hasilnya, DPR RI dan DJP menyepakati untuk menggunakan kembali sistem perpajakan yang lama, bersamaan dengan Coretax yang akan terus disempurnakan atau dual sistem.

“Kementerian Keuangan agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama, sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak menggangu kolektivitas penerimaan pajak,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Konferensi Pers di Kompleks DPR RI, Senin 10 Februari 2025. (*)

Editor: Galih Pratama