Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, usai Opening BSI International Expo 2025, di JCC, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025. (Foto: Irawati)
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan akan segera menerbitkan izin pendirian bank syariah milik organisasi masyarakat Muhammadiyah. Hal ini sejalan dengan rencana Muhammadiyah yang menargetkan peluncuran Bank Syariah Muhammadiyah (BSM) pada tahun ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, saat ini pihaknya tengah memproses perizinan pendirian bank syariah milik Muhammadiyah. Proses tersebut diperkirakan rampung dalam waktu sebulan ke depan.
“Iya sudah (diproses). Iya, kayaknya sudah mau keluar (izinnya) ini, nggak lama lagi. Mungkin sebulan ini lah saya kira sudah keluar,” ujar Dian saat ditemui usai Opening BSI International Expo 2025, di JCC, Kamis, 26 Juni 2025.
Baca juga: Siap Meluncur, Bank Syariah Milik Muhammadiyah Diklaim Punya Potensi Pembiayaan Besar
Dian menjelaskan bahwa Muhammadiyah akan memulai dengan mendirikan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Namun, BPRS ini masih dalam tahap peninjauan fokus bisnis, apakah akan dikembangkan sebagai bank komersial atau hanya melayani anggota (close loop).
“Muhammadiyah itu akan mengeluarkan dulu yang namanya BPRS, nah itu akan menjadi prototipe sebetulnya. Jadi apakah nanti akan bergerak ke arah bank komersial yang gede itu sedang mereka pikirkan,” kata Dian.
Ia juga menyampaikan, OJK memberikan keleluasaan kepada Muhammadiyah untuk menentukan arah pengembangan bank syariahnya sesuai dengan karakteristik organisasi tersebut.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan Muhammadiyah adalah mentransformasi BPRS milik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (Uhamka), yaitu BPRS Matahari Artha Daya di Ciputat, Tangerang Selatan, menjadi cangkang bank. Sementara itu, BPRS lain milik Muhammadiyah akan berperan sebagai pemegang saham di bank tersebut.
“Iya itu akan menjadi. Nah setelah itu nanti akan ditransformasi. Itu sebenarnya ganti nama dulu, terus kemudian baru yang lainnya. Nanti mudah-mudahan bisa begitu. nanti mungkin sampai bank umum juga,” pungkas Dian.
Baca juga: Menanti Restu OJK, Muhammadiyah Siap Luncurkan Bank Syariah Tahun Ini
Sebelumnya, Muhammadiyah menargetkan peluncuran BSM pada tahun ini. Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menegaskan bahwa pendirian bank tidak melalui mekanisme merger, melainkan transformasi satu BPRS sebagai inti, sementara BPRS lainnya akan ikut bergabung sebagai pemegang saham.
“Jadi yang diambil itu BPRS-nya Uhamka, ditransformasi menjadi buku 1 dan seterusnya. Itu yang ditransformasi dan sudah disetujui oleh OJK. Satu yang diambil, bukan merger,” ungkap Mukhaer saat ditemui usai acara Kolaborasi Strategis Muhammadiyah dan DMMX di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.
Mukhaer menjelaskan, PP Muhammadiyah memiliki sebanyak 17 BPRS. Untuk menyatukannya atau merger menjadi satu bank tentu tidak mudah. Oleh karenanya, dipilih satu BPRS untuk menjadi cangkang untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) tersebut.
“BPRS Matahari Artha Daya itu yang (jadi) bank nanti, kemudian (BPRS lain) ikut gabung. Jadi BPR lain bisa memegang saham ke bank yang baru. Satu yang jadi magnet. Jadi satu itu yang ditransformasi menjadi bank. Habis itu yang lain akan masuk juga. Jadi bukan di merger, ya. Dia akan melebur,” jelasnya.
Baca juga: Muhammadiyah Gandeng DMMX Perkuat Digitalisasi Ekosistem Bisnis Amal Usaha
Meski demikian, Mukhaer masih belum bisa menyebutkan secara pasti peluncuran BSM. Namun, pihaknya tengah melakukan proses konsolidasi, termasuk untuk pemenuhan modal inti.
“Rencana mungkin tahun ini sudah datang BSM. Ini lagi konsolidasi, termasuk permodalannya, minimal Rp100 miliar untuk buku 1, habis itu baru lompat ke buku 4 untuk bank umum,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More
Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More
Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More
Poin Penting Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen bisnis Rp575… Read More
Poin Penting AAUI menyebut PSAK 117 masih jadi tantangan bagi industri asuransi umum. Kendala utama… Read More
Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp96,33 miliar kepada 233 pelaku pasar modal pada… Read More