Oleh Ryan Kiryanto, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
DALAM tayangan https://www.omfif.org/2026/03 terekspose bahwa para bankir bank-bank sentral di dunia saat ini berada dalam kebingungan atas perang Iran dan tekanan inflasi yang ditimbulkan dari perang itu. Mereka harus meyakini bahwa setelah melalui periode inflasi besar pada kurun waktu 2022-2023, ekspektasi inflasi ke depan tidak berlabuh dengan baik.
Kebijakan terbaik bank-bank sentral adalah mencoba menambatkan ekspektasi kenaikan inflasi tersebut dan tidak memberikan harapan kosong kepada publik yang merasa ekspektasi inflasi mendatang akan melandai.
Para bankir bank sentral tahu persis, upaya menjinakkan inflasi melalui jalur suku bunga adalah menaikkan suku bunga acuan atau kebijakan secara terukur.
Hal itu dikenal dengan terminologi pengetatan kebijakan suku bunga acuan. Pengalaman empiris bertahun-tahun sudah membuktikan hal tersebut.
Masalah Dominasi Keuangan dan Fiskal
Dunia telah melewati periode 30 tahun terakhir kebijakan moneter dan fiskal yang longgar. Tanpa disadari, hasilnya adalah dominasi keuangan dan fiskal sebagai masalah baru.
Masalah tersebut muncul dari fakta bahwa telah terjadi peningkatan besar-besaran dalam porsi utang sektor publik dan swasta – tidak hanya lebih banyak utang tetapi juga soal utang berkualitas rendah – dan makin banyak kredit diberikan oleh para pemberinya di luar sistem keuangan yang diatur ketat.
Sekarang ini, di masa perang tarif global dan perang AS-Israel vs Iran, uang yang lebih ketat telah meningkatkan prospek ketidakstabilan arus keuangan. Bayang-bayang pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih lambat harus siap diterima oleh siapa pun.
Baca juga: Jerat Defisit APBN: Menkeu Purbaya, Bunga Utang Menggunung dan Tax Ratio yang Rendah
Dalam situasi seperti ini, kesiapan dan peran fiskal di berbagai negara tampak menonjol. Salah satu yang teridentifikasi adalah terjadinya lonjakan utang pemerintah untuk membiayai berbagai program populisnya.
Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), total utang pemerintah global telah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, menembus US$110,9 triliun pada 2025.
Hampir semua negara memiliki utang publik, tetapi beban terbesar ditanggung oleh negara-negara dengan ukuran ekonomi besar. Utang global meningkat signifikan karena beban pengeluaran pemerintah dan kebutuhan pembiayaan ulang yang tinggi.
Terkait dengan hal tersebut, dominasi fiskal menjadi makin mengkhawatirkan dan patut diwaspadai.
Dalam satu atau dua tahun terakhir, pembayaran bunga utang pemerintah di beberapa negara telah menjadi sangat pendek dan masif sehingga kenaikan suku bunga utang dapat menyebabkan ekspektasi bahwa pembayaran utang pemerintah akan makin besar kepada para krediturnya. Apalagi jika premi risiko negara penerima utang kian meningkat.
Yang patut dicermati, dengan posisi bank-bank sentral global sebagai ”pembeli siaga” untuk penerbitan surat utang negara atau obligasi negara – ada yang menyebutnya sebagai konsep ”burden sharing” antara pemerintah dan bank sentral – telah meningkatkan kekhawatiran gejala monetisasi utang negara akan makin membebani neraca pemerintah ke depannya.
Suku bunga jangka pendek telah turun sejak akhir pandemi COVID-19, tetapi suku bunga jangka panjang sebenarnya naik. Ini sangat tidak biasa.
Kekhawatirannya adalah bahwa para pejabat bank sentral global akan memutuskan untuk memerangi pertumbuhan ekonomi rendah – dengan menurunkan suku bunga acuan. Hal itu dianggap lebih penting daripada memerangi inflasi – dengan menaikkan suku bunga acuan.
Baca juga: Imbas Perang Timur Tengah, BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen di Maret 2026
Perkiraan seperti itu logis, terutama karena adanya pemikiran alternatif bahwa menaikkan suku bunga acuan untuk melawan inflasi mungkin sebenarnya memiliki efek sebaliknya dari yang mereka ekspektasikan.
Artinya, ketika suku bunga acuan naik, inflasi tetap membandel alias tidak turun (stubborn inflation), dan perekonomian juga tidak bertumbuh. Kondisi seperti ini disebut dengan stagflation, untuk menggambarkan situasi anomali karena biasanya inflasi tinggi terjadi saat ekonomi kuat, bukan sebaliknya lemah.
Efek Perang Teluk
Semua masalah ini bisa menjadi akut karena perang di Iran membawa dampak jangka panjang. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tidak akan mampu mewujudkan mimpinya tentang perubahan rezim yang cepat di Iran.
Perang akan berlanjut selama semua pihak yang berpartisipasi memutuskan untuk terus berlanjut atau berkeinginan untuk segera berdamai.
AS ingin perang berakhir dengan cepat melihat kerusakan ekonomi global yang diakibatkannya. Bahkan, ekonomi AS sendiri, cepat atau lambat, bisa terganggu oleh dampak perang.
Tetapi di lain pihak Iran bergeming, dan tampaknya tetap menjaga konflik tetap berlangsung. Perang ini akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama.
Perang Iran vs Israel dengan bekingan AS menambah guncangan pasokan global secara negatif yang jauh lebih besar. Ini menyiratkan bahwa inflasi bisa jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Ini lantaran sisi penawaran dan permintaan berbalik arah. Dividen perdamaian selama 30 tahun terakhir nyaris sirna karena perang Iran.
Terpantau, AS, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa telah melakukan pemendekan durasi utang pemerintah untuk menghindari beban berkepanjangan yang memberatkan.
Rasio utang pemerintah AS terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan mencapai 124,5% pada akhir 2025. Rasio utang pemerintah Inggris terhadap PDB berkisar 93,2% yang mencerminkan tingkat utang tertinggi sejak awal 1960-an.
Sementara, rasio utang negara-negara Uni Eropa terhadap total PDB-nya mencapai 82,1%. Negara dengan rasio utang tertinggi meliputi Yunani (150%), Italia (138%), Prancis (114%), Belgia (107%), dan Spanyol (104%). Tren menunjukkan adanya peningkatan utang di banyak negara anggota Uni Eropa dibandingkan dengan 2024.
Baca juga: Soal Defisit APBN di Atas 3 Persen, Purbaya Masih Hitung Dampaknya
Data tersebut menunjukkan tantangan pengendalian utang publik, inflasi, fiskal, dan suku bunga acuan menjadi ”menu wajib” yang harus dihadapi dan dikelola dengan solusi terbaik oleh para pengambil kebijakan di seluruh dunia.
Hal itulah yang mengindikasikan secara kuat proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk kawasan Asia yang selama ini tumbuh kuat, akan mengalami koreksi ke bawah berkisar 0,2%-0,4% bergantung durasi perang Iran.
Alhasil, outlook pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan menjadi berkisar 2,6%-2,8%.
Menguji Kebijakan Bank Sentral
Setiap langkah tindak kebijakan bank sentral AS, The Fed, hampir selalu menjadi salah satu dasar pertimbangan utama pengambilan kebijakan moneter bank-bank sentral di seluruh dunia.
Seperti diperkirakan, para pengambil kebijakan The Fed, yakni Federal Open Market Committee (FOMC), pada pertemuan Maret membiarkan suku bunga acuan Fed tidak berubah di 3,50%-3,75% dan berhati-hati untuk tidak mengisyaratkan waktu penyesuaian di masa mendatang.
Pernyataan itu menegaskan kembali pandangan FOMC tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang “solid” yang “tetap agak tinggi,” tetapi juga mengisyaratkan ”kepercayaan yang rendah” pada kondisi pasar tenaga kerja lantaran tingkat pengangguran naik ke 4,4%.
Peserta pertemuan sepakat, tidak ada keraguan dalam pikiran mereka bahwa lonjakan harga minyak dan gas adalah inflasi dalam waktu dekat lantaran guncangan pasokan, di mana kebijakan moneter tidak siap untuk menyelesaikannya sendiri.
Mereka juga menyadari adanya keraguan untuk memasukkan risiko stagflasi yang menjulang ke dalam Summary of Economic Projections (SEP) The Fed yang terbaru untuk tahun 2025-2026.
Baca juga: Dampak Perang Timur Tengah, BI Tarik Sinyal Penurunan Suku Bunga
Berdasarkan proyeksi ekonomi The Fed per Maret 2026, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan tetap solid mencapai 2,4%, sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang 2,2%.
Faktor pendukung utamanya meliputi kebijakan fiskal dan moneter yang terukur, peningkatan produktivitas akibat adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI), serta keberhasilan restrukturisasi rantai pasok domestik.
Pandangan tersebut didukung oleh optimisme pasar tenaga kerja yang tangguh, meskipun ada risiko ketidakpastian yang tinggi akibat konflik geopolitik dan dinamika harga energi.
Sementara itu, ekspektasi inflasi PCE (Personal Consumption Expenditures) dinaikkan menjadi 2,7%, menunjukkan inflasi yang lebih kaku dan memicu antisipasi hanya satu kali penurunan suku bunga acuan tahun ini.
Perkiraan rata-rata suku bunga Fed pada akhir tahun 2026 tetap di 3,375%, menyiratkan satu kali pemotongan 25 basis poin, sementara titik median untuk tahun 2027 bertahan di 3,125%.
Stance kebijakan The Fed ini didasari oleh fakta bahwa efek inflasi dari harga minyak dan gas global yang lebih tinggi – untuk harga minyak melampaui US$100 dolar per barel – menjadi terlihat lebih cepat daripada kerusakan yang ditimbulkannya pada pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja.
Selama ekspektasi inflasi jangka panjang tetap melaju, The Fed diyakini masih dapat menggerakkan suku bunga acuannya pada dua pilihan rasional, yaitu menahan atau menaikkan suku bunga acuan pada paruh kedua tahun ini. Ini lantaran ruang penurunan suku bunga acuan makin menipis seiring dengan eskalasi perang Iran yang berkepanjangan.
Stance kehati-hatian The Fed itu mencerminkan optimisme pada prospek pertumbuhan ekonomi, disertai dengan kewaspadaan tinggi terhadap laju inflasi yang masih belum mampu mencapai target 2%.
Baca juga: Konflik Timur Tengah dan Risiko Harga Minyak Global, Ini Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia
Sejalan dengan langkah The Fed, pada Maret ini juga Bank Sentral Eropa (ECB) mempertahankan suku bunga utama alias tidak berubah, dengan suku bunga deposito tetap di level 2%. Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran inflasi akibat konflik Timur Tengah, meskipun pasar memproyeksikan potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut pada akhir 2026.
ECB menegaskan kembali komitmen untuk membawa inflasi kembali ke target 2% dalam jangka menengah. Di kalangan pelaku pasar, muncul konsensus akan terjadi dua kali kenaikan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin pada akhir 2026, dipicu oleh kekhawatiran inflasi dari kenaikan harga energi (minyak dan gas).
Di Jepang, stance kebijakan moneter menyerupai AS dan Eropa. Bank of Japan (BoJ), bank sentral Jepang, mempertahankan suku bunga jangka pendek kunci tidak berubah di 0,75% pada pertemuan Maret 2026, menjaga biaya pinjaman di level tertinggi sejak September 1995. Langkah ini, yang diumumkan beberapa jam setelah The Fed mempertahankan suku bunga stabil, memperkuat sikap global yang hati-hati.
Keputusan BoJ ini didasari oleh data ekonomi Jepang yang sedang pulih secara moderat di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mengaburkan prospek ke depan.
Dewan BoJ mengisyaratkan akan terus menaikkan suku bunga dan menyesuaikan dukungan moneter jika pertumbuhan dan inflasi berkembang sesuai proyeksi, mencatat bahwa suku bunga riil tetap sangat rendah.
Sementara itu, inflasi diperkirakan turun di bawah 2% untuk sementara waktu sebelum menghadapi tekanan naik lantaran lonjakan harga minyak mentah. Pejabat BoJ menekankan perlunya memantau dengan cermat risiko geopolitik, pasar energi, dan tren ekonomi global, mengingat dampaknya terhadap pemulihan dan jalur inflasi Jepang.
Stance Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Tiga bank sentral utama dunia yang disebutkan di atas memberikan sinyal kuat bahwa kecenderungan arah kebijakan moneter global adalah mengetat atau setidaknya status quo seperti adanya sekarang ini. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) pun menempuh langkah senada.
Rapat Dewan Gubernur BI (RDG-BI) tanggal 16-17 Maret 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%.
Keputusan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah serta menjaga pencapaian sasaran inflasi tahun 2026-2027 dalam sasaran 2,5±1%.
BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal dari kemungkinan eskalasi perang Timur Tengah, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna tetap konsisten dalam menjaga stabilitas ekonomi (pro stability policy).
Sementara itu, kebijakan makroprudensial terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth policy) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil produktif dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan (SSK).
Tak hanya itu, bauran kebijakan BI juga diperkuat oleh kebijakan sistem pembayaran yang terus diarahkan untuk turut menopang kegiatan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah – yang saat ini berada dalam tekanan eksternal dan sentimen negatif – juga terus diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui Non Delivery Forward (NDF) dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Untuk diketahui, DNDF adalah instrumen derivatif valuta asing terhadap rupiah di pasar domestik yang penyelesaiannya dilakukan tanpa pertukaran pokok (netting), melainkan selisih kurs. DNDF digunakan untuk lindung nilai (hedging) risiko kurs bagi eksportir/importir dan membantu menstabilkan rupiah.
Sementara itu, pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.
Baca juga: BI Borong SBN Rp86,16 Triliun hingga Maret 2026, Buat Apa?
Sebagai kalimat kunci, BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik.
BI juga memiliki concern yang tinggi terhadap pergerakan inflasi ke depan. Sejauh ini inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali. Inflasi IHK pada Februari 2026 lalu tercatat 4,76% (yoy) terutama dipengaruhi oleh faktor temporer base effect dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50% pada Januari dan Februari 2025.
Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) terutama didorong oleh kenaikan harga emas. Inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat sebesar 4,64% (yoy), tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan pada periode perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun Baru Imlek dan periode Ramadan 1447 H dan penurunan pasokan akibat gangguan cuaca.
Ke depan, BI harus terus mengupayakan ekspektasi inflasi tahun 2026 dan 2027 dalam kisaran 2,5±1%, meskipun lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh prospek harga komoditas global – utamanya minyak dan gas – yang meningkat.
Sinergi BI dan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam target sasaran menjadi strategi kunci.
Pengendalian inflasi yang efektif setidaknya memberikan insentif bagi penguatan bauran kebijakan bank sentral yang pro pertumbuhan di tengah ketidakpastian berakhirnya perang di Timur Tengah sehingga juga membutuhkan stance kebijakan yang pro stabilitas. (*)
