Bank Mandiri Dukung Pelaksanaan Rights Issue Bank Syariah Indonesia

Jakarta – Bank Mandiri berkomitmen mendukung pelaksanaan penerbitan saham baru (rights issue) yang akan dilaksanakan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam waktu dekat. Selaku induk usaha sekaligus pemegang saham mayoritas dengan porsi kepemilikan sebesar 50,83% di BSI, Bank Mandiri akan melaksanakan haknya dengan membeli dan menyerap saham baru yang diterbitkan BSI.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menjelaskan pihaknya tengah berkoordinasi dengan stakeholder dan pemegang saham BSI lainnya, dalam menentukan besaran penyerapan saham baru BSI yang akan dieksekusi Mandiri. Yang bisa dipastikan, Bank Mandiri akan mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas di BSI.

“Komitmen kami sebagai induk usaha dan pemegang saham mayoritas di BSI, adalah mendukung penguatan rasio kecukupan modal BSI, agar mampu menjadi bank syariah terbesar di regional, sesuai amanat pemerintah,” tegas Rudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 September 2022.

Selain Bank Mandiri, saham BSI saat ini juga dimiliki oleh BNI sebesar 24,85%, BRI sebesar 17,25%, serta pemegang saham lainnya dan publik sebesar 7,07%. Pemerintah, terhitung sejak Mei 2022, telah menempatkan satu lembar saham merah putih di BSI.

Dengan keberadaan saham dwiwarna tersebut, BSI secara resmi sudah menjadi milik negara. Hal itu mengingat adanya keistimewaan hak selaku pemegang saham dwiwarna yang diatas dari pemegang saham lainnya, bahkan termasuk memiliki kewenangan lebih besar ketimbang Bank Mandiri, selaku pemegang saham mayoritas di BSI.

Baca juga: Dukung Pengembangan Ekosistem Digital, Ini yang Dilakukan Bank Mandiri

Rudi menambahkan, melalui penguatan kecukupan modal, Bank Mandiri selaku induk usaha berkomitmen menjadikan BSI sebagai bank syariah rujukan utama bagi nasabah dan pelaku usaha yang membutuhkan jasa keuangan dengan berprinsip syariah. Hal itu makin melengkapi ragam jasa keuangan yang dimiliki Bank Mandiri Group, sebagai wujud nyata perusahaan dalam mendukung perekonomian bangsa. (*)