Jakarta – Pada situasi krisis pandemi Covid-19, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengamati bahwa masyarakat rentan dan kurang mampu harus diberikan dukungan maupun bantuan sosial. Melihat hal tersebut, pemerintah berupaya menyalurkan bantuan, salah satunya melalui kartu prakerja.
Atas hal ini, World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kähkönen mengapresiasi kartu prakerja. Menurutnya, sistem pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan dan kurang mampu sangat penting dalam mendukung kebutuhan pada masa krisis. Adapun sistem pembayaran yang digunakan oleh pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan dengan aman dan efisien.
“Salah satu elemen penting dari sistem distribusi bantuan adalah sistem pembayaran pemerintah ke individu atau GTP (Government to Person) yang memberikan bantuan kepada keluarga dan individu dalam keadaan aman, dan efisien. Kami menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah untuk memajukan sistem pembayaran GTP di masyarakat,” ucap Satu Kähkönen dalam dalam Webinar Kartu Prakerja: Terobosan Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan Indonesia, Rabu, 15 Juni 2022.
Satu mengungkapkan, kartu prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif pertama sekaligus program bantuan sosial pertama di Indonesia yang memanfaatkan penyaluran GTP secara terpusat. Penerapan kartu prakerja ini menurutnya menjadi tiga studi kasus yang menarik.
Pertama, penerapan kartu prakerja membuat pemerintah mampu menilai sebaik apa sistem bantuan sosial dalam menangani pandemi. Kedua, apakah penerapannya sudah mampu memenuhi kebutuhan pengguna? Ketiga, pemerintah juga bisa memahami lebih dalam sistem distribusi bantuan GTP.
Dari ketiga studi kasus tersebut, Bank Dunia memberikan tiga masukan. Masukan pertama adalah pentingnya bekerja sama dengan penyedia rekening bank untuk mempermudah akses. Kedua, perlu adanya dorongan untuk beralih ke transaksi digital. Masukan ketiga adalah agar memperluas jangkauan bantuan untuk mempromosikan inklusi keuangan dengan menyediakan program-program literasi keuangan.
Masukan-masukan ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengembangkan program prakerja lebih lanjut. World Bank akan menantikan kolaborasi berkelanjutan bersama pemerintah Indonesia, karena pembayaran digital tidak hanya memperkuat tranparansi dan efisiensi pemberian bantuan sosial tetapi juga menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. (*) Khoirifa
Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More
Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More
Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More
Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More
Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More