Moneter dan Fiskal

Bank DBS Proyeksi Ekonomi RI Kuartal II 2025 di Bawah 5 Persen

Jakarta – Bank DBS memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah 5 persen di kuartal II 2025. Chief Economist DBS Group Research, Taimur Baig menjelaskan hal itu disebabkan oleh tren perdagangan yang masih melemah.

“Sisi ekspor sangat menantang, harga-harga komoditas juga sedang melemah. Ada banyak ketidakpastian soal permintaan, perang dagang AS-China, dan lainnya. Makanya, akan sangat sulit melihat kinerja ekspor berubah drastis menjadi positif di kuartal kedua,” ujar Taimur saat konferensi pers DBS Asian Insights 2025 di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.

Di tambah lagi, Taimur mengungkapkan kalau pihaknya tidak melihat kepercayaan konsumen Indonesia meningkat signifikan di kuartal II 2025. Pihaknya juga tak melihat adanya sinyal lompatan pertumbuhan pada sisi pengeluaran masyarakat.

Baca juga: BI Revisi ke Bawah Target Ekonomi RI 2025 Jadi 4,6-5,4 Persen

Sebagaimana diketahui, Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara mengandalkan konsumsi domestik sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Dengan demikian, saya melihat pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II akan sama seperti di kuartal I. Pertumbuhan ekonomi (di kuartal II) akan berada di bawah 5 persen,” tegas Taimur.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen itu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang biasanya berada di 5 persen. Selain itu, angka pertumbuhan ini juga lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan pemerintah.

Ada beberapa saran yang ia berikan untuk pemerintah Indonesia dalam mengarungi ketidakpastian dan rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut.

Baca juga: Ekonomi dalam Bayangan Krisis di Tengah Kegaduhan Ijazah Palsu

Pertama, dibutuhkan kebijakan yang mendukung, seperti dari sisi moneter dan fiskal. Menurutnya, dukungan kebijakan dari sisi moneter dan fiskal akan sangat membantu ekonomi.

“Tapi yang paling utama adalah dari kebijakan moneter untuk mengimbangi fiskal yang sedang tertekan, yakni dalam hal ketidakseimbangan pengeluaran dan pendapatan pemerintah,” jelasnya. Steven Widjaja

Galih Pratama

Recent Posts

Lewat AKSes KSEI, OJK Dorong Transparansi dan Pengawasan Pasar Modal

Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More

1 hour ago

Penjualan Emas BSI Tembus 2,18 Ton, Mayoritas Pembelinya Gen Z dan Milenial

Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More

1 hour ago

Transaksi Syariah Card Melonjak 48 Persen, Ini Penopangnya

Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More

2 hours ago

Purbaya Siapkan Jurus Baru Berantas Rokok Ilegal, Apa Itu?

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More

2 hours ago

Permata Bank Mulai Kembangkan Produk Paylater

Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More

2 hours ago

OJK Gandeng Bareskrim Polri Tangani Kasus Penipuan Sektor Keuangan

Poin Penting OJK menyiapkan aturan pengawasan finfluencer yang ditargetkan rampung pertengahan 2026, dengan fokus pada… Read More

3 hours ago