Aceh–Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menilai, capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,1 persen pada kuartal I-2017 membangkitkan optimisme dunia usaha. Momentum pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tersebut harus dijaga.
“PDB awal tahun ini bangkitkan optimisme kita,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang diterima redaksi hari ini, saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Nanggroe Aceh Darussalam.
Optimisme tersebut menguat sebab pertumbuhan di atas 5 persen ini justru terjadi kuartal I-2017. Secara siklusnya, pertumbuhan biasanya baru akan menguat pada kuartal III dan IV. “Biasanya belanja swasta belum terlihat di kuartal I, bahkan kreditnya pun belum turun atau baru dibelanjakan pada kuartal II dan seterusnya, tapi PDB sudah naik,” ucap Bahlil,
Bahkan realisasi belanja pemerintah baru menguat pada kuartal II. Sebab realisasi atau pencairan anggaran biasanya mengalami banyak kendala pada awal tahun. Namun, PDB awal tahun ini sudah membangkitkan optimisme. Untuk itu, Hipmi menghimbau agar pelaku usaha berperan serta membantu pemerintah menjaga momentum pertumbuhan tersebut, utamanya pelaku usaha besar.
“Momentum yang ada kita kawal sama-sama. Hitung-hitungan tentu tidak hanya diatas kertas, tetapi juga perlu keberanian kolektif untuk membantu pemerintah bersama korporasi-korporasi besar mengangkat perekonomian,” papar Bahlil. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More