Moneter dan Fiskal

Bambang Brodjonegoro Sebut Danantara Dipersiapkan untuk Tarik Investasi Asing

Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bukan hanya untuk menjadi superholding BUMN.

Bambang menjelaskan pembentukan Danantara ini diharapkan bisa menjadi leverage dalam investasi yang lebih agresif untuk berbagai proyek di Indonesia.

“Danantara itu salah satunya bukan hanya sekadar BUMN itu dibuat seperti superholding, tapi yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage. Sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ujar Bambang dalam Starting Forum Year 2025: Economic Outlook 2025 bertema “Membaca Tanda-Tanda Akankah Terjadi Krisis di Tengah Ketidakpastian Global dan Lemahnya Daya Beli Masyarakat,” yang digelar Infobank Media Group bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Marketing Research Indonesia (MRI), di Sangri-La Hotel, Jakarta, 4 Februari 2025.

Baca juga: DPR Yakin Danantara Berdampak Besar pada Sektor Investasi

Bambang bercerita tentang pengalamannya saat masih di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa ketika itu dirinya sering melakuan roadshow ke luar negeri untuk mencari potensi pembiayaan dari long-term funding, terutama dana pensiun dan asuransi.

Bambang bilang dana tersebut banyak dikelola oleh lembaga-lembaga pengelolaan di luar yang diinvestasikan di berbagai negara.

“Saya ingat sekali datang ke Australia, ditemukan mereka superannuation funding, salah satu yang terbesar di dunia. Terus saya tanya kepada pengelolanya, Anda pernah nggak investasi-investasi? Oh iya, kita punya investasi di jalan tol tapi di Meksiko. Bayangin Australia, Meksiko jauh banget, tapi dia taruh tuh investasinya,” bebernya.

Namun, ketika Bambang menawarkan pengelola dana tersebut untuk berkerja sama untuk investasi ke Indonesia di sektor infrastruktur yang mayoritas dikelola oleh BUMN, mereka menolak karena tidak ingin bersentuhan dengan BUMN.

“Nah karena waktu itu yang megang jalan tol kan mayoritas BUMN. Saya langsung bilang, gimana kalau Anda kita pertemukan dengan SOE (State Owned Enterprises/BUMN) kita? Langsung jawabannya, no SOE please. Kita nggak mau urusan sama BUMN. Mereka tuh nggak mau urusan ke bawah-bawah ke negara. Jadi mereka inginnya dealing dengan swasta” ungkapnya.

Baca juga: Bambang Brodjonegoro Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Tetap di Atas 5 Persen pada 2024

Sehingga, kata Bambang, nantinya Danantara bisa menjadi partner strategis yang bisa menggandeng investor asing, seperti yang telah dilakukan Indonesia Investment Authority (INA) yang menggandeng dana pensiun Kanada dan Belanda untuk berinvestasi di sejumlah jalan tol.

“Nah jadi nantinya Danantara itu menjadi partner seperti Indonesia Investment Authority (INA). INA sudah menggandeng dana pensiun Kanada, dana pensiun Belanda untuk masuk di beberapa ruas jalan tol,” paparnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

5 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

6 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

6 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

7 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

9 hours ago