Bandung–Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat (Bakohumas) atau yang kerap juga disebut Government Public Relation (GPR) menekankan perlunya mengawal reputasi pemerintah lewat publikasi program-program pemerintah.
Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional tahun ini digelar di Bandung, 17-19 November dengan mengusung tema “Membangun Reputasi Indonesia Melalui Kerja Nyata Humas dan Komunitas Informasi”.
Aktivitas rutin kehumasan pemerintah itu dihadiri sekitar 900 orang dari berbagai instasi kementerian dan lembaga termasuk Bank Indonesia, yang menggelar beberapa forum dialog interaktif untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman dalam mengawal keberhasilan program-program pemerintah, serta sharing pengalaman dan kiat menyelesaikan persoalan kehumasan. Beberapa pembicara ditampilkan seperti Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Inpres Tahun 20015 terkait dengan GPR. “Untuk bersama-sama mempublikasikan konten kepada publik. Sebelumnya itu terlihat sekali egosentris,” tukasnya, kemarin.
Ia mengenang, bahwa keberadaan website kementerian sebelumnya jalan masing-masing. Namun sekarang sudah ada tempat untuk mempublikasikan keberhasilan kementeriann lain. “Mudah-mudahan bisa mejalin sehingga komunitas kehumasan kita semakin kuat, dan meninggalkan ego sektoral,” tegasnya.
Ketua Bakohumas, Rosalita Niken Widiastuti, yang juga Dirjen Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, menambahkan, bahwa fungsi kehumasan pemerintah adalah untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Sehingga pemerintah memeroleh kepercayaan publik, masyarakat turut dalam pembangunan, dan ada sosialisasi kebijakan,” tuturnya. (*)
