Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan memberikan lokasi tambang terbaik bagi Muhammadiyah untuk dikelola.
Bahlil mengatakan pemerintah akan menyiapkan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai bagian untuk ormas keagamaan.
“Insya Allah kita memberikan eks PKP2B yang paling bagus di luar dari Kaltim Prima Coal (KPC), tapi yang mananya saya laporkan presiden dulu,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers, Senin, 29 Juli 2024.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi Yuliot menyebutkan pihaknya belum bisa memastikan lokasi bekas tambang yang mana untuk jatah lahan Muhammadiyah.
Yuliot bilang akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Badan Geologi untuk usulan lokasi yang memiliki kandungan mineral yang bagus.
“Jadi untuk Muhamadiyah ini kita carikan lokasi terbaik. Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Baca juga: Realisasi Investasi Hilirisasi Capai Rp181,4 Triliun di Semester I 2024
Meski demikian, pihaknya juga akan memberikan opsi atau alternatif lokasi lahan yang akan dikelola oleh Muhammadiyah untuk kemudian dipilih.
“Jadi dari usulan lokasi, mungkin secara luasan juga kita prospek, tapi kandungan yang ada belum tentu. Jadi kami masih harus konsolidasikan data-datanya terlebih dahulu. Dan juga dari Muhammadiyah nanti kami akan sampaikan, jadi ada beberapa alternatif lokasi. Dari alternatif lokasi ini mana yang mereka usulkan untuk dipilih,” ujarnya.
Sebelumnya, usai diwarnai pro-kontra, PP Muhammadiyah akhirnya menegaskan sikap untuk menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
PP Muhammadiyah mengklaim, meski usaha tambang memiliki problem sosial dan lingkungan, namun di satu sisi berpeluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Realisasi Investasi RI Tembus Rp829,9 Triliun di Semester I 2024, Ini Rinciannya
Terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut, keputusan itu didasari pertimbangan pokok organisasi yang ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
“Muhammadiyah siap menerima (izin) pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak,” ujar Haedar Nashir saat konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa), DI Yogyakarta, Minggu, (28/7/2024). (*)
Editor: Galih Pratama
