Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mencurigai anggota Dana Moneter Internasional (IMF) akan menyelinap mendekati calon presiden (capres) 2024. Hal ini guna menyetop hilirisasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
Dalam kajian yang dipahami IMF, kata Bahlil, mereka memahami pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, inflasi yang terjaga, serta akan melakukan transisi untuk menciptakan nilai tambah dengan teknologi.
Baca juga: RI Butuh Investasi Hilirisasi USD545,3 Miliar Agar Keluar dari Middle Income Trap
“Tapi di bait berikutnya dia minta untuk dipertimbangkan kembali larangan ekspor bahan mentah dan jangan diperluas komoditasnya. Maksudnya apa orang kayak gitu mau intervensi negara kita? Itu pasti ada sesuatu kayak gitu, itu dia pasti akan masuk ke calon penguasa dan partai politik,” ujar Bahlil di kantornya, Jumat 20 Oktober 2023.
Bahlil mengklaim mengetahui ada pihak yang tidak ingin hilirisasi dilanjutkan setelah era kepemimpinan Presiden Jokowi. Dia pun menegaskan bahwa presiden harus berani dan memiliki keteguhan hati untuk menghadapi hal tersebut.
Baca juga: Top! Realisasi Investasi Hilirisasi Capai Rp266 Triliun
“Itu tidak boleh negara dikendalikan orang seperti ini. Makanya, presiden itu harus berani. Harus punya keteguhan hati dan tahu teknis,” ungkap Bahlil.
Selain itu, jika program hilirisasi tidak dilanjutkan, Indonesia akan kembali ke zaman penjajahan Belanda yang dikendalikan oleh VOC karena hanya mengambil bahan baku lalu di ekspor. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Terdakwa Harvey Moeis dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan izin usaha… Read More
Jakarta - PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta terus meningkatkan kapasitas tempat duduk untuk Kereta… Read More
Jakarta – Starbucks, franchise kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) tengah diterpa aksi pemogokan massal… Read More
Jakarta - Dalam rangka menyambut Natal 2024, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk berbagi kebahagiaan melalui… Read More
Jakarta – Sejumlah bank di Indonesia melakukan penyesuaian jadwal operasional selama libur perayaan Natal dan… Read More
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More