Jakarta – Pemerintahan berupaya terus mendorong penggunaam biodiesel campuran solar seperti B40. Penerapan B40 diklaim bisa mengurangi impor solar dan mampu selamatkan devisa Rp404,32 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mendorong mandatori biodesel. Dalam hal ini, Indonesia sudah menerapkan B35 dan akan ditingkatkan menjadi B40 di 2025.
Baca juga: Sri Mulyani Lapor APBN Agustus 2024 Defisit Rp153,7 Triliun
“Kesiapan (BBM) B40 sih sudah siap karena kita sekarang (BBM) B35. Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kilo liter dan mengurangi impor solar. Devisa yang diselamatkan adalah Rp404,32 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Selasa, 24 September 2024.
Lebih jauh dia menjelaskan, selama 2018-2022, biodesel yang tersalurkan mencapai 63 juta kiloliter. Hal ini berdampak pada penurunan gas rumah kaca sebesar 358 juta ekuivalen karbondioksida.
Program peningkatan biodiesel B35 menjadi B40 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan transisi energi dari ketergantungan pada bahan balar fosil ke sumber energi terbarukan.
Nantinya, pemberlakuan B40 akan menyedot banyak penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan dasar untuk BBM tersebut.
Baca juga: Gibran Sebut Program Biodiesel Jokowi Terbukti Turunkan Impor Minyak, Begini Faktanya!
Meski demikian, Airlangga memastikan bahwa pasokan CPO akan tetap mencukupi untuk kebutuhan B40.
“Cukup, (CPO) cukup. Sekarang kan (sudah biodiesel) B35,” ucapnya.
B40 merupakan BBM dengan campuran bahan bakar komposisi 40 persen minyak kelapa sawit dan 60 persen solar. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More