Jakarta – Awan Tunai, menjadi satu-satunya platform solusi pembiayaan digital untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mewakili Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, yang diselenggarakan pada 17-30 September 2019.
Acara tersebut dihadiri para pemimpin dunia, untuk membahas tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari geopolitik, ekonomi, lingkungan, hingga perubahan teknologi, serta solusi yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami merasa bangga dapat mewakili Indonesia dan berkesempatan untuk bertemu, berdialog dan mendapatkan informasi langsung terkait praktik baik dan perkembangan kebijakan, prioritas
pemerintah, regulator, dan masyarakat global terkait peran teknologi keuangan dalam mereformasi sektor keuangan dan ekonomi,” kata Dino Setiawan, CEO AwanTunai di Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2019.
Melalui seleksi yang ketat, AwanTunai berhasil menjadi salah satu perusahaan terpilih untuk memaparkan model bisnisnya di hadapan para pemimpin dunia dalam acara tersebut.
“Visi jangka panjang kami adalah
memberikan akses keuangan yang produktif kepada pelaku usaha mikro agar dapat mengembangkan usahanya secara lebih baik. Lewat partisipasi kami dalam ajang tahunan ini, kami semakin terdorong untuk
mewujudkan inklusi keuangan yang lebih baik dan merata,” lanjutnya.
United Nations Capital Development Fund (UNCDF), badan PBB di bidang pendanaan khususnya bagi negara berkembang, menyambut baik partisipasi AwanTunai dalam ajang ini.
“Terdapat banyak peluang di Indonesia untuk memberikan solusi inovatif yang mengadopsi revolusi digital untuk meningkatkan kapabilitas finansial bagi masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah. Kami senang dapat mendukung upaya-upaya ini melalui UNCDF FinLab dan optimis untuk menghadirkan para pelaku usaha Indonesia di platform global.
AwanTunai, melalui digitalisasi rantai pasokan tradisional untuk memberikan pinjaman berbiaya rendah, telah memberikan contoh praktik baik model bisnis fintech di Indonesia lewat kontribusi mereka terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 (Kesetaraan Gender), 8 (Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi), dan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur),” ujar April Khor, UNCDF Digital Innovation Specialist.
Fintech sendiri tidak hanya mewakili sebuah komponen inovasi yang sangat dibutuhkan oleh sektor layanan keuangan, namun menjadi kesempatan terbaik dalam menjawab kesenjangan pembiayaan.
Indonesia, dengan 50 juta pelaku UMKM dan kesenjangan pembiayaan hampir mencapai 45 persen, memiliki kesempatan untuk meraih manfaat terbesar dari perkembangan ekonomi digital. (*)
