Jakarta – Asosiasi e-Commerce Indonesia (IdEA) menilai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210 terkait pemberlakukan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (online), akan mendorong pedagang untuk pindah berdagang melalui media sosial (medsos).
Ketua Umum IdEA Ignatius Untung mengatakan, keberadaan platform e-commerce lokal yang relatif taat aturan karena memenuhi segala persyaratan usaha yang ditetapkan pemerintah termasuk perlindungan konsumen, bisa terancam oleh pemberlakuan PMK 210 ini.
“Pemberlakuan PMK 210 pada platform marketplace yang semuanya mudah dikontrol, akan mendorong pedagang untuk pindah berdagang ke media sosial yang minim kontrol dan memang tidak diciptakan untuk melakukan transaksi,” ujarnya di Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.
Dia mengungkapkan, jika para pedagang yang tadinya berdagang di platform marketplace lalu pindah ke jaringan medsos, dikhawatirkan berbagai permasalahan seperti penipuan dan perlindungan konsumen pun dikhawatirkan akan meningkat. Sehingga hal ini akan merugikan konsumen.
Sementara berdasarkan studi yang dilakukan IdEA di 2017 menemukan bahwa 95 persen pelaku UMKM online masih berjualan dl platform media sosial dan hanya 19 persen yang sudah menggunakan platform marketplace. Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa pemberlakuan PMK 210 pun platform marketplace sudah harus berjuang keras untuk bersaing.
“Di media sosial itu notabenenya minim kepatuhan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan platform e-commerce local akan kalah bersaing,” ucapnya.
Kalah bersaing karena kalah strategi, itu sudah menjadi risiko bisnis. Akan tetapi, kata dia, kalau kalah bersaing karena tidak adanya level playing field atau kesetaraan, hal itu amat disayangkan. Padahal, platform lokal justru mendorong peningkatan ekonomi ketimbang platform media sosial yang dimiliki asing.
IdEA melihat bahwa pemberlakuan PMK 210 tentang pajak e-commerce bisa terlihat sebagai entry barrier (halangan), yang sama sekali tidak mempermudah perjuangan para pelaku e-commerce dalam bertahan dan mengembangkan usaha, namun justru membebani pedagang online yang menggunakan platform marketplace.
”Dari hasil studi idEA dan fakta di lapangan menunjukkan, bahwa banyak dari antara pengusaha mikro yang masih pada level coba-coba. Belum tentu mereka bertahan dalam beberapa bulan ke depan, di mana prioritas mereka pada tahap ini adalah untuk membangun bisnis yang bertahan (sustain) dan mempertahankan konsistensi usaha, baru selanjutnya memiliki NPWP,” tutupnya. (*)
