Nasional

Aturan Baru Jokowi Soal Aset Negara Dinilai Berbahaya

Dalam Pasal 2A justu bertentangan dengan Pasal 2. Dalam Pasal 2 disebutkan penyertaan modal negara dari APBN yaitu saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatan (swasta). Namun pada Pasal 2A disebutkan saham negara di BUMN atau Perseroan Terbatan Tidak Perlu Pakai Mekanisme APBN.

“Tidak masuk akal jika mekanisme penyertaan modal negara dari APBN tidak memerlukan mekanisme APBN, ini jelas melanggar dan bertentangan sehingga pemerintah harus berpikir matang-matang mengenai pelaksanaan PP ini,” lanjutnya.

Tri berpendapat juga, jangan sampai ada BUMN yang nantinya jadi milik swasta atau asing akibat pemerintah tidak meminta pertimbangan DPR dan mengabaikan mekanisme APBN terhadap penyertaan modal tersebut. (*)

(Baca juga: Alokasi PMN Rp2 Triliun Kembali Dibahas di DPR)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Page: 1 2 3

Dwitya Putra

Recent Posts

Aksi Mogok Massal Pekerja Starbucks Makin Meluas, Ada Apa?

Jakarta – Starbucks, franchise kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) tengah diterpa aksi pemogokan massal… Read More

7 hours ago

BRI Buka Layanan Operasional Terbatas Selama Libur Nataru, Cek Tanggalnya

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) siap melayani kebutuhan nasabah seiring tingginya mobilitas… Read More

8 hours ago

Mandiri Bagikan Ribuan Paket Natal, Sembako-Kebutuhan Sekolah untuk Masyarakat Marginal

Jakarta - Dalam rangka menyambut Natal 2024, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk berbagi kebahagiaan melalui… Read More

8 hours ago

Simak! Jadwal Operasional Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan BSI Selama Libur Nataru

Jakarta – Sejumlah bank di Indonesia melakukan penyesuaian jadwal operasional selama libur perayaan Natal dan… Read More

8 hours ago

Hanwha Life Raih Golden Star Trophy di Top Digital Awards 2024

Jakarta – Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) menerima Golden Star Trophy yang merupakan kategori… Read More

8 hours ago

Siap-Siap! Transaksi E-Money dan E-Wallet Terkena PPN 12 Persen, Begini Hitungannya

Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More

10 hours ago