Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan angka pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 pada kisaran 5,3-5,6 persen.
Sri Mulyani menilai, asumsi tersebut tetap dipatok secara terukur namun tetap tinggi atau di atas pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro RAPBN 2018 yang sebesar 5,4 persen, karena potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tinggi, di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi global yang terus dipangkas oleh lembaga internasional seperti World Bank.
“Mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3 persen sampai 5,6 persen, pemerintah berpendapat perlunya sikap kehati-hatian namun penting untuk menjaga optimisme yang terukur,” kata Sri Mulyani di Kompleks DPR Jakarta, Selasa 11 Juni 2019.
Sri Mulyani menjelaskan, asumsi batas bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,3 persen menunjukkan risiko global yang meningkat. Sedangkan, perkiraan proyeksi batas atas yang sebesar 5,6 persen menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan.
Landasan tersebut menurutnya cerminan terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan eskpor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional.
“Konsumsi akan dijaga melalui Inflasi pada tingkat yang rendah terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat, serta program bantuan sosial yang komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah,” tambah Sri Mulyani.
Sementara pada segmen investasi, pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi. Pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia.
“Kita juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah,” jelasnya.
Selain tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah dan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. (REZ)
