Keuangan

Askrindo Gandeng KPK Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan PanCEK

Jakarta – Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang merupakan anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi yang digelar secara hybrid pada Senin, 11 Agustus 2025, di Jakarta.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat komitmen antikorupsi, menguatkan seluruh jajaran terhadap penerapan prinsip anti korupsi dan menjadikan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari sistem manajemen integritas organisasi.

“Askrindo menyambut baik Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) yang disusun oleh KPK sebagai pedoman praktis dalam mencegah korupsi di perusahaan. PanCEK ini akan menjadi pelengkap strategis bagi sistem yang sudah kami bangun, termasuk ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah kami terapkan,” ujar Fankar.

Baca juga: Askrindo Kembali Raih Stable Outlook dari PEFINDO

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari KPK, yakni Roro Wide Sulistyowati, Kepala Satgas II Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU), yang memberikan pemaparan mengenai strategi pengendalian gratifikasi serta mekanisme pelaporan dugaan tindak korupsi di lingkungan BUMN.

Pada saat bersamaan, Direktur Kepatuhan, SDM & MR Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, juga menegaskan pentingnya membangun budaya integritas yang dimulai dari setiap individu di Perusahaan.

“Salah satu indikator keberhasilan pencegahan korupsi adalah ketika seluruh insan perusahaan memiliki kesadaran dan keberanian untuk menolak dan melaporkan gratifikasi serta potensi korupsi. Ini bukan sekadar regulasi, tapi fondasi budaya yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Baca juga: Dorong Ekonomi Syariah Askrindo Syariah Gandeng Puskopssim NU Jatim

Sosialisasi ini memiliki lima tujuan utama, meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap risiko gratifikasi dan dampaknya yakni mendorong budaya integritas dan kepatuhan; menyampaikan ketentuan pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi yang berlaku; mengajak insan perusahaan aktif dalam pelaporan dugaan gratifikasi, mengurangi risiko hukum dan kerusakan reputasi akibat praktik korupsi.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi oleh seluruh Direksi PT Askrindo.

“Kami ingin memastikan bahwa semangat antikorupsi tidak hanya menjadi jargon, tapi diinternalisasi dalam setiap keputusan dan tindakan. Melalui PanCEK dan SMAP, Askrindo berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkas Mahelan.

Dengan pelaksanaan self-assessment PanCEK, perusahaan yang mencapai skor implementasi minimal 75% akan memperoleh lembar konfirmasi dari KPK sebagai bukti komitmen terhadap pencegahan korupsi yang terukur. (*)

Yulian Saputra

Berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri media. Saat ini bertugas sebagai editor di infobanknews.com. Sebelumnya, ia menulis berbagai isu, mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga olahraga.

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

7 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

7 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

7 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

7 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

8 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

10 hours ago