Jakarta – Melalui digitalisasi, Asean siap memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas dalam mendukung ekonomi, inklusi keuangan serta membuat kerangka kebijakan dan pengawasannya. Sejalan dengan itu, inklusi keuangan yang erat dengan UMKM, sebagai skala usaha mayoritas di Negara ASEAN, perlu difasilitasi melalui strategi yang inovatif.
Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam 2 (dua) High-Level Seminar (HLS) yang bertajuk “From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era” dan “Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion” sebagai side events pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN, di Bali, Selasa, 28 Maret 2023.
Perry menggarisbawahi pentingnya kerangka integrasi digital ASEAN yang mempercepat digitalisasi negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara. Untuk mencapainya, kata Perry, ada 3 (tiga) kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus mengatasi risiko yang meliputinya.
Pertama, melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh 5 negara ASEAN dan menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya. Kedua, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto. Dan ketiga, mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya.
Digitalisasi pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Terkait hal itu, Perry menyampaikan kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu mengembangkan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan. Kemudian, pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran.
“Lalu perlunya penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring. Dan keempat, memperkuat literasi keuangan serta perlindungan konsumen,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Perry menekankan bahwa ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia, dengan dukungan dari semua anggota, akan terus mendorong diskusi dan upaya konkrit guna meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki semasa Presidensi G20 tahun 2022.
Di sisi lain, strategi inovatif juga diperlukan melalui pengembangan infrastruktur ekonomi digital, dengan dukungan dari seluruh stakeholders yang terkait dan memastikan perlindungan konsumen. Inklusi keuangan juga dapat efektif melalui adopsi teknologi di sektor keuangan. Mendukung hal itu, World Bank dapat memberikan dukungan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara anggota, khususnya di kawasan ASEAN. (*)
