Jakarta – Hari ini, Rabu, 25 September 2019, Universitas Indonesia (UI) memiliki rektor baru. Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met yang sebelumnya menjabat sebagai rektor UI sejak 2014, digantikan oleh Prof. Ari Kuncoro, S.E, M.A, Ph.D. Ia terpilih setelah menang dalam voting suara di Makara Art Center UI Depok, dan memperoleh total 17 suara, unggul dari dua calon rektor lain. Alhasil, Ari, panggilan akrabnya, resmi menjadi Rektor UI periode 2019-2024.
Sebelumnya, Ari adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di kampus kuning itu. Sepak terjang Ari di dunia akademisi tidak diragukan. Ia memperoleh gelar sarjana ekonomi dengan konsentrasi ekonomi moneter dari FEB UI, master of arts dari University of Minnesota dan gelar Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari Brown University.
Kemudian, Ari memulai kariernya di Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB UI pada tahun 1986 sebagai asisten peneliti dan diangkat menjadi Research Associate pada 1994. Bidang penelitian yang digelutinya adalah ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan, ekonometrika dan organisasi industri.
Ari juga seorang Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi di FEB UI yang aktif dalam berbagai kerjasama penelitian, salah satunya dengan National Bureau of Economic Research (NBER). Hingga kini, beliau juga aktif di kegiatan luar kampus seperti menjadi anggota East Asian Economist Association dan menjadi professor tamu di Brown University dan Australian National University.
Selain fokus terhadap dunia akademisi dan pendidikan, Ari juga menyoroti perkembangan ekonomi di Indonesia. Dalam diskusi dengan Infobank minggu lalu, agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, ada banyak hal yang harus diperbaiki. Yang paling mendasar adalah mindset. Bangsa ini harus memahami data dan mengenali kekuatannya sendiri sampai ke akar rumput.
“Jadi, stareginya harus strategi supply chain, siapa yang menguasai data supply chain, itulah super power,” ujar Ari yang juga menjadi Dewan Ahli Majalah Infobank ini, saat ditemui tim Infobank di LPEM UI Salemba, Jakarta, Senin (16/09) lalu.
Ari pun mengomentari ramalan krisis keuangan 2020. Menurutnya, krisis keuangan bisa saja terjadi tahun depan, atau molor hingga 2021, karena pemotongan pajak oleh presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun, tiap negara, terutama Indonesia harus berisap akan dampak dari perang dagang yang mungkin bisa terjadi di awal tahun depan.
“Kiatnya adalah setiap negara punya counter strike. Jadi, pada saat resesi pemerintah jangan pelit. Karena hemat itu pangkal resesi, jadi gerakanlah perekonomian seperti transfer desa segala macam, kemudian pemda, nanti kemudian muter. Kuncinya spending,” pungkasnya. (*) Ayu Utami
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More