Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat, hingga Desember 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit Rp464,3 triliun atau 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun defisit APBN 2022 ini masih dianggap lebih baik dari perkiraan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa, Selasa, 3 Januari 2023 mengatakan, realisasi ini adalah 115,9% dari target Perppres 98/2022 sejalan dengan pemulihan yang semakin kuat dan dorongan harga komoditas relatif masih tinggi.
“Surplus APBN didorong dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun, naik 34,3%, kepabeanan dan cukai sebesar Rp317,8 triliun tumbuh 18%, dan PNBP Rp588,3 triliun tumbuh 28,3%,” jelas Sri Mulyani, Selasa, 3 Januari 2023.
Sementara itu, sampai Desember 2022, pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun atau meningkat 30,6%, sedangkan belanja negara mencapai Rp 3.090,8 triliun atau tumbuh 10,9%. Kemudian, untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tumbuh sebesar 13,7% atau Rp2.274,5 triliun.
Selanjutnya, belanja K/L sebesar Rp1.079,3 triliun, jauh lebih besar dibandingkan APBN awal dan Perpres yaitu Rp945,8 triliun atau 114%, meskipun tahun lalu belanja KL hanya Rp1.190,8 triliun triliun. Belanja Non K/L Rp1.195,2 triliun, naik 47,6%, yang termasuk subsidi energi dan Kompensasi sebesar Rp551,2 triliun.
“Belanja Negara dioptimalkan 99,5% pagu untuk pencapaian sasaran pembangunan sekaligus berfungsi sebagai shock absorber,” kata Menkeu.
Sementara itu, untuk TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) terealisasi sebesar Rp816,2 triliun atau naik 3,9%. Transfer ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah.
Keseimbangan primer pada Desember 2022 tercatat defisit Rp78 triliun, turun dari posisi November 2022 yang masih surplus Rp126 triliun. Selain itu, keseimbangan primer pun tercatat berbalik membaik dari posisi Desember 2021 yang masih negatif Rp440,2 triliun.
Defisit APBN 2022 secara keseluruhan yaitu Rp464,3 triliun, dibandingkan APBN awal, yaitu Rp868 triliun, atau Perpres 98/2022 yang dicantumkan Rp840,2 triliun, angka Rp464,3 triliun.
“Ini jauh lebih rendah, hampir setengahnya sendiri. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang sungguh luar biasa. Awalnya APBN kita didesain defisit 4,85%, lalu direvisi di Perpres menjadi 4,5%, dan ini jauh lebih kecil,” imbuhnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
