Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan postur makro fiskal di 2024, dia menyebutkan bahwa pemerintah menganggarkan pendapatan negara sebesar Rp2.719,1 triliun – Rp2.865,3 triliun pada 2024. Sementara itu, belanja negara sebesar Rp3.215,7 triliun – Rp 3.476,2 triliun.
“Tahun depan kita desain primary balance mendekati sedekat mungkin balance, atau nol, ini untuk betul-betul menjaga kesehatan APBN,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis, 6 April 2023.
Sehingga, defisit APBN pada 2024 ditetapkan 2,16% – 2,64% dari PDB. Kemudian, penerimaan pajak dan Bea Cukai, dan PNBP diperkirakan akan mencapai masing-masing Rp2.280,3 triliun – Rp 2.355,8 triliun dan Rp436,5 triliun – Rp504,9 triliun.
Selain itu, belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp2.400,7 triliun – Rp2,631,2 triliun. Sedangkan, untuk transfer ke daerah akan mencapai Rp815 triliun – Rp845 triliun.
Menkeu mengungkapkan, peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Apa yang akan menjadi prioritas yang telah kita identifikasi bersama teman-teman Bappenas, yaitu untuk belanja K/L selain harus meningkatkan kualitas belanja di dalam mendukung transformasi ekonomi, reformasi birokrasi, infrastruktur, dan SDM. Ada belanja khusus tahun depan yang perlu diperhatikan, pembangunan IKN jelas itu sudah mulai tahun ini dan tahun depan, pemilu 2024, dan pilkada pada ujung 2024,” tambahnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
